Aksan Sebut Tidak Masuk Akal Pelantikan Era Susanto Sebagai Wabup Memerlukan Rekomendasi PKS

Diakuinya, dia hanya menjalankan tugas sebagai Ketua DPRD Bangka Tengah supaya proses pelantikan terhadap Era Susanto bisa dilakukan segera.

“Kami positif (berpikir-red) dan tidak ada menuduh siapapun menghambat (pelantikan Wabup Bateng-red). Kami ingin komunikasi dengan semuanya juga baik," imbuhnya.

Diberitakan sebelumnya, pelantikan Era Susanto sebagai Wakil Bupati Bangka Tengah terus mengalami sejumlah kendala.

Sebelumnya, alasan Era belum bisa dilantik karena belum mendapatkan rekomendasi dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar.

Namun itu tidak menjadi masalah lagi usai diketahui bahwa DPP Partai Golkar sudah mengeluarkan surat rekomendasi untuk Era Susanto per tanggal 8 Juni 2023 kemarin.

"Saya baru dikabarin melalui pesan WhatsApp, nanti katanya untuk fisik surat rekomendasinya (DPP Golkar-red) diberikan hari ini ke DPRD Bangka Tengah," ucap Ketua DPRD Bangka Tengah, Mehoa, Selasa (13/6/2023).

Menurut Mehoa, kini persyaratan administrasi berupa rekomendasi dari DPP Golkar sudah dinyatakan clear dan aman.

Akan tetapi, pelantikan Era Susanto sebagai Wakil Bupati Bangka Tengah ternyata juga memerlukan rekomendasi dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Kata Mehoa, hal itu dilakukan karena PKS juga tergabung dalam koalisi 'Beriman' bersama Golkar, Nasdem, Gerindra, PAN, PKB dan PPP.

"Dulu itu kan PKS mengusung Firmansyah, namun pada prosesnya Firmansyah keluar dari bursa pencalonan. Makanya mungkin Kemendagri itu butuh rekomendasi dari PKS. Jadi setelah dari Firmansyah itu ke siapa, apakah ke Era atau ke Irham, itulah yang butuh kejelasan," terangnya.

Berbeda halnya dengan partai-partai koalisi lain yang mendukung Muhammad Irham yakni Gerindra, PAN dan PKB yang kata Mehoa mungkin tidak dibutuhkan rekomendasinya untuk pelantikan Era karena memang sejak awal hingga akhir tetap mengusung Irham.

Oleh karena itu kata dia, pihaknya pun akan berupaya untuk meminta rekomendasi tersebut dengan bersurat ke DPP PKS.

“Kami juga menjalin komunikasi dengan semuanya, termasuk dengan pengurus PKS di tingkat Kabupaten Bangka Tengah,” ungkapnya.

Selain itu, Mehoa mengaku bahwa pihaknya juga terus menjalin komunikasi dengan Kemendagri.

Lebih lanjut, kata dia setelah semua rekomendasi itu didapatkan, nantinya syarat-syarat pelantikan yang sudah lengkap itu akan diserahkan ke Bagian Hukum Setda Provinsi Babel.

"Lalu nanti bagian hukum Provinsi yang upload ke sistem Kemendagri dan semoga setelah itu nanti bisa langsung dilantik secepatnya," harapnya.

(Bangkapos.com/Arya Bima Mahendra)