Ketua KPU Hasyim Asy'ari Sebut Softcopy DPT Pemilu 2024 juga Ada di Parpol

POSBELITUNG.CO - Data pemilih bocor, Ketua KPU Hasyim Asy'ari sebut softcopy data DPT Pemilu 2024 juga ada di partai politik (parpol).

Dugaan bocornya DPT Pemilu 2024 menjadi sorotan.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI pun menjadi sorotan publik.

Ketua KPU mengatakan Tim Gugus Tugas sedang menelusuri kebenaran kebocoran data pemilih atau DPT Pemilu 2024.

Baca juga: KPU Sudah Diingatkan CISSReC Sejak 7 Juni 2023 Soal Sistem Data

Baca juga: DPT Pemilu 2024 Dijebol Hacker, Anies Tunggu Penjelasan Resmi KPU

Ketua KPU Hasyim Asy'ari mengatakan tim KPU dan gugus tugas yang terdiri dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Kriminal Siber Polri, dan Kemenkominfo tengah bekerja menelusuri kebenaran kebocoran data pemilih tetap Pemilu 2024.

"Tim KPU dan Gugus Tugas (BSSN, Cybercrime Polri, BIN dan Kemenkominfo) sedang bekerja menelusuri kebenaran dugaan sebagaimana pemberitaan tersebut," kata Hasyim kepada wartawan, Rabu (29/11/2023).

Baca juga: Hacker Jimbo Bobol 204 Juta DPT Pemilu 2024 Dijual hingga Rp1,1 Miliar

Baca juga: Menkominfo Akui Data KPU yang Bocor DPT Pemilu 2024, Dijual Rp1,1 Miliar

Adapun Hasyim mengatakan, data DPT Pemilu 2024 dalam bentuk softcopy bukan cuma berada di data center KPU, tapi partai politik peserta pemilu dan Bawaslu. Hal ini lanjut Hasyim, sebagaimana telah diamanatkan dalam UU Pemilu.

"Data DPT Pemilu 2024 (dalam bentuk softcopy) tidak hanya berada pada data center KPU, tapi juga banyak pihak yang memiliki data DPT tersebut, karena memang UU Pemilu mengamanatkan kepada KPU untuk menyampaikan DPT softcopy kepada partai politik peserta Pemilu 2024 dan juga Bawaslu," ungkapnya.

Sebagai informasi, salah satu akun X (sebelumnya Twitter) ‬membeberkan dalam cuitannya ihwal threat actor bernama Jimbo menjual data-data dari KPU.

Data itu dijual dengan 2 BTC (bitcoin). Untuk harga 1 BTC setara dengan Rp571.559.477.

Data itu memuat informasi dari 252 orang yang meliputi NIK, NKK, nomor KTP, TPS, e-ktp, jenis kelamin, hingga tanggal lahir.

Data-data itu termasuk juga dari Konsulat Jenderal Republik Indonesia, Kedutaan besar Republik Indonesia, dan Konsulat Republik Indonesia.

Menkominfo Minta Klarifikasi

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi mengatakan telah bersurat ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI untuk meminta klarifikasi atas dugaan kebocoran data Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2024.

Permintaan klarifikasi ini sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE). Permintaan klarifikasi sudah disampaikan pada Selasa (28/11) kemarin.