Kawasan Kumuh di Pangkalpinang Tersisa 27,43 Hektare, Pemkot Terus Lakukan Intervensi

POSEBELITUNG.CO, BANGKA - Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) Kota Pangkalpinang mencatat luasan kawasan kumuh di Pangkalpinang tersisa 27,43 hektare.

Luasan ini tersebar di dua kelurahan, yakni Kelurahan Kejaksaan dan Parit Lalang.

Rinciannya, 18,13 hektare di Kelurahan Kejaksaan dan 10,3 hektare di Parit Lalang.

Kepala Disperkim Kota Pangkalpinang Belly Jawari mengatakan, luasan kawasan kumuh di ibu kota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terus berkurang sejak dilakukan intervensi.

Pada tahun 2018, luasnya berkurang menjadi 187,89 hektare.

Pada 2021, setelah dilakukan intervensi dan beberapa langkah lainnya, luasan kawasan kumuh tersebut berkurang lagi menjadi 150, 09 hektare.

“Kemudian pada tahun 2022 terus dilakukan intervensi menjadi 85,30 hektare, terakhir tahun 2024 sisa kawasan kumuh di Kota Pangkalpinang tinggal 27,43 hektare," kata Belly kepada Bangka Pos, Kamis (25/4/2024).

“Kalau kita hitung masih tersisa sekitar 860-an KK (kepala keluarga) yang masuk dalam kawasan kumuh. Kami optimis terus melakukan intervensi untuk nihil kawasan kumuh ini," ujarnya.

Pihaknya berharap tidak ada lagi kawasan kumuh di Pangkalpinang pada 2024 ini. “Selama tahun 2014 hingga saat ini memang sudah dilakukan intervensi sehingga terjadi penurunan kawasan kumuh dan mencegah adanya kawasan kumuh baru di Pangkalpinang,” kata Belly.

Beberapa intervensi yang mereka lakukan, antara lain, membangun rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Sejak 2018 hingga kini, tercatat sudah ada 143 rumah layak huni yang dibangun di kawasan kumuh.

Intervensi lainnya adalah melakukan pembangunan dan pemeliharaan jalan setapak serta drainase lingkungan.

“Beberapa syarat untuk mengeluarkan sejumlah kelurahan dari kategori kawasan kumuh memang beberapa tahun terakhir masif dilakukan. Untuk dua kelurahan yang masih tersisa, sebetulnya permasalahan rutilahu (rumah tidak layak huni), drainase, hingga jalan tidak lagi ada permasalahan,” kata Belly.

"Sebetulnya kita tinggal melakukan pemeliharaan-pemeliharaan yang sifatnya minor saja, tetapi masalah yang utama sebetulnya air, terkait ketersediaan air bersih memang masih terbatas jaringan PDAM yang tersedia. Kemudian terkait masalah sampah karena memang tidak semua kawasan bisa dimasuki mobil sampah. Nah, kita hingga saat ini masih terus melakukan koordinasi sehingga harapan kami di akhir tahun 2024 ini wajah kawasan kumuh ini telah berubah," tuturnya.

(t2)