Pilkada Belitung 2024

Berubahnya Peta Politik Pilkada Belitung, Mundurnya Away hingga KTA PKB yang Tak Diakui Yuspian

Keputusan batal ikut Pilkada ini, lanjut Bang Away, sudah disampaikan secara langsung kepada elit PDIP dan Partai Politik (Parpol) pengusung lainnya.

Editor: Teddy Malaka
tribunnews.com
Ilustrasi Pilkada serentak 2024. 

Eman menjelaskan, pada tanggal 22 Juli 2024,DPP Partai NasDem secara resmi telah menerbitkan SK pengusungan Nomor 356-SI/RP/BPP-NasDem/VII/2024 kepada Djoni dan Syamsir sebagai calon Bupati dan calon Wakil Bupati pada Pilkada Belitung 2024.

Berdasarkan SK tersebut, seluruh unsur kekuatan dan sumber daya NasDem dipastikan akan dikerahkan untuk kemenangan pasangan tersebut.

Pj Bupati Belitung, Yuspian
Pj Bupati Belitung, Yuspian (Posbelitung.co/Adelina Nurmalitasari)

Pj Bupati Yuspian 

Sementara itu mundurnya Yuspian sebagai Penjabat Bupati, disambut dengan riuhnya kabar tentang KTA PKB atas namanya yang beredar di publik.

Gara-gara adanya foto KTA itu, Yuspian dan DPRD Belitung tak harmonis.

Para legislator DPRD Belitung bereaksi keitka Yuspian menghadiri rapat di DPRD.

Rapat yang sebelumnya dijadwalkan berlangsung sekira pukul 10.00 WIB itu, ditunda karena DPRD Belitung mengambil sikap politis atas belum jelasnya status Yuspian sebagai Pj Bupati setelah pengajuan pengunduran dirinya, serta munculnya kartu tanda anggota (KTA) Yuspian yang terdaftar di salah satu partai politik.

"Di DPRD Belitung, status dia (Yuspian) secara politik karena sudah mengundurkan diri, berarti sudah tidak, itu secara politis. Beda dengan mekanisme, kalau secara yuridis memang belum," kata Ketua DPRD Belitung Ansori.

Ansori mengatakan memang kondisi ini menjadi bagian dinamika politik.

Menanggapi hal itu, Pj Bupati Belitung Yuspian pun sempat membantah KTA tersebut dan menyatakan belum pernah menerima KTA maupun mendaftarkan diri di partai tersebut.

Sejauh ini, ia hanya menjalin komunikasi politik dengan beberapa partai dalam rencananya mencalonkan diri dalam Pilkada Serentak 2024.

"Kalau tidak diakui, berarti KTA itu ilegal dan pencatutan nama Pj oleh oknum yang tidak bertanggung jawab harus dilaporkan ke pihak kepolisian," kata Awat, panggilan akrab Suherman, Rabu (31/7/2024).

Menurutnya, permasalahan terbitnya KTA tersebut harus disikapi serius karena telah menimbulkan kegaduhan.

Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa (DPW PKB) Bangka Belitung Muhammad Tanwin mengatakan, belum pernah mengeluarkan kartu tanda anggota (KTA) Pj Bupati Belitung Yuspian.

Meski memang Yuspian pernah mengikuti uji kelayakan dan kepatutan (UKK) di DPP PKB dan menyatakan bersedia ketika ditanya kesiapannya bersedia di PKB.

"Salah satu pertanyaannya bersedia di PKB, dia bersedia, tapi bersedianya sampai mana kita kan belum tahu. Walau memang ada keinginan," kata Tanwin pada Posbelitung.co, Rabu (31/7/2024).

"Cuman prosesnya bukan semudah itu, kami paham, dia PNS murni, dia birokrat, masa pensiun masih panjang 12 tahun, tidak semudah itu," tambahnya.(*)

Sumber: Pos Belitung
Halaman 2/2
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved