Lipsus - BPPRD Dapatkan Data dari KPK Tentang Potensi Pajak Walet yang Hilang

Dilihat dari sisi perizinan usaha walet memang sangat dipermudah karena masuk kategori UMK. Sehingga pengusaha hanya cukup mengurus Nomor Induk Berusaha (NIB) saja dan secara teknis di KBLI masuk ke dalam kategori budidaya sarang walet.

"Karena dari segi modalnya juga di bawah satu miliar, itu masih masuk UMK, artinya mereka tidak memiliki syarat-syarat khusus," katanya.

"Makanya kalau khusus usaha menengah ke bawah yang memiliki modal kurang dari 5 miliar kami tidak bisa memantau dan itu hanya bisa dilakukan oleh sektor," lanjutnya.

Balai Karantina Pungut PNBP

Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung membantah informasi bahwa Karantina terkesan instansi yang tertutup dan tidak bisa diajak kerja sama. 

Katim Karantina Hewan drh Zukhan Dwi A mengatakan pihaknya selalu terbuka kepada instansi manapun yang ingin meminta data atau bekerja sama.  Hanya saja terdapat prosedur yang harus dilalui terutama menyampaikan surat resmi perihal kepentingan tertentu. 

"Kami selalu terbuka bagi instasi di Pemkab Belitung. Bahkan Dinas Pertanian Belitung itu rutin meminta data kepada kami," ujar Zukhan saat dihubungi posbelitung.co.

Ia menjelaskan berkenaan dengan sarang burung walet, Karantina Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan berkewenangan melakukan pemeriksaan kesehatan sebelum di lalu lintaskan dari Belitung. Kewenangan tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 Tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan. 

Selain itu, pemilik barang juga akan dikenakan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang juga sudah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan. "Jadi PNBP itu timbul dari apa yang kami periksa terhadap sarang burung walet itu dan memang aturan juga ada," jelasnya.(del/w6/dol)