Relawan Kotak Kosong Ungkap Demokrasi di Pangkalpinang Tidak Baik-baik Saja

POSBELITUNG.CO - Gambar bertemakan dukungan untuk "Kotak Kosong" mulai bermunculan di beberapa sudut di Kota Pangkalpinang.

Salah satunya baliho berukuran besar yang terpampang di Jalan Ahmad Yani, atau lebih tepatnya berada di kawasan Simpang 7 Kota Pangkalpinang.

Meski bertuliskan ajakan untuk tidak Golput dan datang TPS saat pelaksanaan Pilkada 2024, baliho tersebut juga memuat ajakan untuk memilih kolom kosong yang berada di sebelah calon tunggal.

Pada bagian paling bawah turut terdapat tulisan "KOTAK KOSONG (kotak yang ndak de gambar e).

Sementara di sudut atas, tampak logo komunitas yang menamakan diri Pemuda Pangkalpinang Bersuara.

Salah satu relawan yang tergabung dalam komunitas Pemuda Pangkalpinang Bersuara, Tomy Permana menyebutkan, deretan gambar yang mereka pasang merupakan bentuk kepedulian pada demokrasi di Kota Pangkalpinang.

Menurutnya, pada saat ini sistem demokrasi yang ada di ibu kota Provinsi Bangka Belitung, dianggap tidak berjalan dengan baik.

"Intinya, Pangkalpinang saat ini demokrasi nya tidak baik-baik saja," ujar Tomy, Minggu (15/9/2024).

Meski begitu dirinya juga menegaskan, agenda yang dilakukannya pada saat ini tidak bertujuan untuk menyudutkan salah satu pihak ataupun menyerang personal salah satu kandidat.

"Sebagian besar relawan-relawan Kotak Kosong di Kota Pangkalpinang tidak (pernah) ada bersinggungan langsung atau permasalahan dengan sekarang mencalonkan.

Ini bukti kepedulian para relawan pada Kota Pangkalpinang," sebutnya.

Sebelumnya, Pengamat Politik sekaligus akademisi Universitas Bangka Belitung (UBB) Ariandi Zulkarnain memberikan pandangannya terkait munculnya masyarakat yang menamakan relawan Kotak Kosong jelang Pilkada 2024.

Ariandi berpendapat, munculnya pergerakan itu tidak terlepas dari adanya kekecewaan bagi sebagian kelompok masyarakat karena tidak disajikan banyak pilihan dalam momen Pilkada nanti.

"Terkait munculnya relawan yang mengatasnamakan relawan kotak kosong, yang perlu kita ketahui itu adalah hak aspirasi dari masyarakat itu sendiri.

Karena memang sumbatan-sumbatan yang ada di Pilkada kita saat ini itu menimbulkan kekecewaan pada publik.