Pj Wako Budi Utama Sanksi Tegas PNS dan Honorer Pemkot Pangkalpinang Tak Netral di Pilkada
Hal itu diungkap Budi Utama jelang rapat pimpinan (Rapim) terbatas pada 23 September 2024.
Penulis: Andini Dwi Hasanah | Editor: Alza
lihat foto
Tetapi harus tetap menjaga netralitas dan tidak menunjukkan keberpihakan," kata Budi.
Budi menyampaikan sanksi tegas menanti PNS atau PHL yang terbukti tidak netral.
Ia berkomitmen untuk langsung membawa berkas pelanggaran jika ditemukan bukti kuat.
"Sebagai komitmen saya menjaga netralitas aparatur negara, saya sendiri yang akan menyerahkan berkas ASN yang tidak netral.
Ini penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah," tegasnya.
Budi juga mengajak seluruh ASN untuk menjaga kondusifitas selama masa Pilkada Pangkalpinang.
Sekaligus mengimbau masyarakat agar menggunakan hak pilih mereka pada 27 November 2024.
"Saya berharap angka partisipasi masyarakat dalam Pilkada kali ini meningkat dibanding Pilpres dan Pileg kemarin.
ASN harus memberi contoh dengan menjaga suasana yang damai dan kondusif," tuturnya.
(posbelitung.co/Andini Dwi Hasanah)
| Sosialisasi MediaMIND Buka Wawasan Tentang Peran PT Timah dalam Mendukung Ekonomi Daerah |
|
|---|
| VIDEO: Pilkada Ulang Pangkalpinang 2025, Gubernur Babel Nyoblos di TPS 06 |
|
|---|
| Pilkada Ulang Pangkalpinang 2025 Hari Ini, Ketua KPU Afifuddin Tiba di Babel Lalu ke TPS 009 Gabek |
|
|---|
| Pilkada Ulang Pangkalpinang 2025 Hari Ini, Gubernur Bangka Belitung Nyoblos di TPS 06 Air Salemba |
|
|---|
| LIPSUS - Demi Pilkada Ketua KPU Pangkalpinang Menginap di Kantor, Satu Jam Beralaskan Kain Tipis |
|
|---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.