Bawaslu Bangka Belitung Ingatkan Anggota DPRD Ikut Kampanye Pilkada Serentak 2024 Harus Cuti  

POSBELITUNG.CO - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Bangka Belitung mengingatkan agar anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) mengajukan cuti di luar tanggungan negara apabila terlibat aktif dalam pelaksanaan kampanye calon kepala daerah di Pilkada Serentak 2024. 

Demikian juga berlaku bagi pejabat daerah lainnya dalam hal ini gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, walikota dan wakil Wwlikota, pejabat negara, serta pejabat daerah lainnya

Ketua Bawaslu Bangka Belitung, EM Osykar mengemukakan kewajiban anggota DPRD dan pejabat lainnya itu sesuai dengan Pasal 53 ayat (1) Peraturan KPU (PKPU) Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pilkada Serentak 2024. 

Osykar menjelaskan sesuai PKPU, pejabat daerah dalam hal ini gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, walikota dan wakil walikota, pejabat negara, serta pejabat daerah lainnya dapat ikut dalam kampanye dengan mengajukan izin kampanye sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam peraturan itu, dijelaskan bahwa status anggota DPRD yang termasuk dalam pejabat daerah diwajibkan untuk mengajukan cuti saat ikut dalam kampanye pada hari dan jam kerja.

"Ini jelas ada di peraturan KPU, untuk itu kami ingatkan sebagai bentuk pencegahan pada masa tahapan kampanye ini.

Penting juga kami ingatkan bahwa termasuk dalam ketentuan tersebut untuk tidak menggunakan fasilitas dalam jabatannya.

Kecuali fasilitas pengamanan bagi pejabat negara sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dan cuti di luar tanggungan negara," jelas Osykar, Rabu (9/10/2024).

Baca juga: Masa Kampanye Hari ke 14 Pilkada Serentak 2024, Bawaslu Pangkalpinang Ungkap Tempat Dilarang APK

Ia menjelaskan sesuai aturan yang berlaku, surat izin kampanye itu wajib disampaikan kepada KPU sesuai tingkatan paling lambat tiga hari sebelum pelaksanaan kampanye dan ditembuskan kepada Bawaslu sesuai tingkatan. 

 "Jadi anggota DPRD yang ingin terlibat dalam kampanye wajib untuk mengajukan izin kampanye berupa cuti di luar tanggungan negara agar tidak ada pelanggaran saat pelaksanaan kampanye," tegas EM Osykar
 
Ia berharap semua pihak bisa menjalankan setiap ketentuan dan peraturan dalam pelaksanaan tahapan kampanye yang akan berlangsung sampai 25 November 2024 pmendatang.

"Kami berharap hal ini dapat dipatuhi oleh semua pejabat daerah yang akan melaksanakan kampanye dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2024," jelasnya.

(Bangkapos.com/Rifqi Nugroho)