Tunggakan Utang ke BPJS Kesehatan Tembus Rp5 Miliar, Pemkab Bangka Barat Ungkap Penyebabnya

POSBELITUNG.CO, BANGKA - Pemerintah Kabupaten Bangka Barat memiliki tunggakan utang BPJS Kesehatan mencapai Rp5 miliar.

Kepala Dinas Kesehatan  Kabupaten Bangka Barat, Muhammad Safi'i Rangkuti, mengungkapkan, tunggakan itu terjadi di bulan Agustus dan September. 

Jumlahnya berkisar Rp5 miliar lebih.

"Bulan Agustus, September, jumlah sekitar Rp5 miliar, tetap kita berusaha menyelesaikan, pembayaran itu," kata Rangkuti kepada wartawan, Rabu (23/10/2024).

Ia menyebut, faktor penyebab lamanya pembayaran karena persoalan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA), beralih menggunakan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dari Kementerian Dalam Negeri.

"Penyebab ada masuk anggaran belanja tambahan (ABT) masuk sistem semua di SIPD, apapun itu masuk ke sistem itu. Kecuali BLUD, dia bisa berkreasi sendiri. Duitnya di anggaran tetap ada. Untuk lebih detail Selasa depan bersama BPJS bakal kita bahas," jelasnya.

Dengan tunggakan BPJS Kesehatan ini, lanjutnya,  tak membuat pelayanan kesehatan di Puskesmas dan RSUD terhambat. 

Warga yang sakit dan belum terdaftar keanggotaan BPJS Kesehatan tetap diberikan pelayanan.

"Pelayanan kesehatan tidak ada masalah. Saya kasih contoh, setiap harinya mengaktifkan 50 sampai 100 orang, yang non aktif dan belum terdaftar, ini ada grupnya," kata Rangkuti sembari menunjukkan group di handphone-nya.

Ia mengatakan, setiap hari warga yang sakit ingin berobat tetapi tidak terdaftar sebagai BPJS Kesehatan, tetap dilayani oleh Puskesmas dan RSUD di Bangka Barat.

"Mereka bisa berobat dan tidak ada penolakan, kecuali mis. Misalnya tidak sabar menunggu, lalu, biarlah pasien umum saja. Sebenarnya saya larang juga melayani seperti itu. Mungkin ia tidak bawa KK, karena ada di kampung jauh. Tetap kita berikan kemudahan," tuturnya.

Rangkuti mengatakan, saat ini sebanyak 70 ribu warga Bangka Barat ditanggung oleh Pemkab Bangka Barat sebagai keanggotaan BPJS Kesehatan. 

Setiap tahunnya dianggarkan Rp34 miliar hingga Rp35 miliar dari APBD.

"Sekitar Rp34-Rp35 miliar itu sebetulnya, tidak ada beban, karena dia balik juga dengan bentuk klaim. Jadi tidak ada masalah dan kerugian," kata Rangkuti.

Selain itu, Pemkab Bangka Barat saat ini, menanggung penonaktifan kepesertaan BPJS Kesehatan yang dilakukan Pemprov Babel ke warga Bangka Barat.