Rapat Kerja Komisi XIII DPR RI, Melati Erzaldi Ingatkan Anggaran Kementerian HAM

POSBELITUNG.CO - Anggota Komisi XIII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Melati Erzaldi mengingatkan Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) agar dapat mempertimbangkan kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), serta prioritas pembangunan nasional dalam pengajuan anggaran.

Melati menyampaikan hal itu saat menghadiri Rapat Kerja bersama Menteri Hak Asasi Manusia, Natalius Pigai, pada Kamis, (31/10/ 2024) lalu, di Gedung Pansus B Nusantara II, Lantai 3. 

Melati Erzaldi berasal dari Fraksi Gerindra dan mewakili daerah pemilihan Bangka Belitung menyoroti pentingnya anggaran yang realistis dan berbasis prioritas.

"Kami dari Fraksi Gerindra sepakat bahwa fokus harus diarahkan pada hal-hal yang prioritas.

Pengajuan 20 triliun rupiah ini, jika tidak realistis dan tidak berorientasi pada prioritas, hanya akan menjadi pemborosan.

Kami ingin membantu Kementerian HAM agar anggarannya tepat sasaran," ujar Melati.

Akan tetapi Melati juga menyebutkan, Komisi XIII memberikan dukungan penuh terhadap Kementerian HAM sebagai mitra kerja dalam melaksanakan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan DPR RI. 

"Kementerian perlu mengarahkan usulannya pada program yang mendukung prioritas nasional, mengingat berbagai sektor lain juga membutuhkan dukungan," ujarnya.

Baca juga: Kisah Sukses PNS di Rias Bangka Selatan Budidaya Cabai Dalam Polybag Beromset Jutaan Rupiah

Rapat ini dipimpin oleh Ketua Komisi XIII DPR RI, Willy Aditya dan dihadiri oleh Wakil Ketua serta anggota Komisi XIII DPR RI.

Hadir pula pejabat eselon I, II, dan III dari Kementerian HAM, menjadikan agenda ini sebagai ajang perkenalan formal antara kementerian dan para anggota DPR RI.

Agenda ini bertujuan memperkenalkan HAM sebagai mitra Komisi XIII DPR RI sekaligus membahas tugas, fungsi, dan prioritas kementerian sesuai Peraturan Presiden yang berlaku.

Selanjutnya, setelah rapat bersama Kementerian HAM, Melati Erzaldi melanjutkan agendanya dengan rapat dengar pendapat bersama mitra-mitra Komisi XIII lainnya.

Deretan mitra itu mulai dari Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KOMNAS HAM), Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), serta Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan Pelaksana Tugas Sekretaris Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). 

Pertemuan ini diadakan sebagai perkenalan dan penegasan hubungan kerja antara Komisi XIII dan lembaga-lembaga terkait.

(Bangkapos.com/Rifqi Nugroho/*)