Penanganan Stunting di Bangka Selatan, Pemkab Ajak Semua Pihak Kolaborasi

POSBELITUNG.CO - Dalam upaya penanganan stunting di wilayahnya, Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan, Kepulauan Bangka Belitung mengajak semua pihak berkolaborasi menangani masalah stunting alias gangguan pertumbuhan pada anak. 

Penurunan stunting sangat penting dalam mewujudkan sumber daya manusia (SDM) yang sehat.

Hal ini dalam upaya mendukung terwujudnya Indonesia Emas pada tahun 2045. 

Dibutuhkan kolaborasi antara pihak untuk intervensi pada kelompok sasaran program.

Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Kabupaten Bangka Selatan, Hefi Nuranda menekankan pentingnya sinergi dan kerja sama antara semua pihak dalam menangani masalah stunting.

Kolaborasi antara instansi terkait, termasuk pihak swasta camat, lurah serta pihak lainnya sangat diperlukan untuk penanganan kasus stunting yang lebih efektif.

Pasalnya stunting bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, akan tetapi semua pihak yang terlibat di tengah masyarakat.

“Kita mengajak seluruh stakeholder terkait di Kabupaten Bangka Selatan agar dapat menjadi pelaku program penurunan stunting.

Dari pemangku kepentingan, pemerintah daerah, BUMN atau BUMD, perguruan tinggi, swasta, organisasi profesi dan media,” ungkap Hefi kepada Bangkapos.com, Sabtu (28/12/2024).

Baca juga: Sempat Dilaporkan Hilang, Selly Warga Belitung Ditemukan dalam Keadaan Sehat

Hefi Nuranda mengatakan program percepatan penurunan stunting alias tengkes tetap harus menjadi prioritas pembangunan. 

Hal ini dikuatkan dengan penerbitan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang percepatan penurunan stunting.

Regulasi itu memberikan dasar hukum perlunya percepatan program yang selama ini sudah dilakukan secara bersama-sama.

Percepatan penurunan stunting harus mempunyai inisiatif strategis dan upaya yang lebih terarah dan tepat sasaran.

Dampaknya ditargetkan mampu memiliki daya ungkit dalam akselerasi percepatan penurunan stunting.

Langkah dilakukan difokuskan terhadap intervensi sasaran berisiko stunting dalam rangka pencegahan terjadinya kasus stunting baru.