Pemprov Bangka Belitung Evaluasi APBD 2024, Sugito Minta Kolaborasi OPD  

POSBELITUNG.CO - Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menggelar evaluasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2024 dan persiapan pelaksanaan APBD 2025, Rabu (8/1/2025). 

Evaluasi ini untuk memastikan semua menuju transformasi ekonomi, seperti bagaimana visi misi yang ingin dibawa oleh Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. 

"Saya melakukan rapat pimpinan setelah Minggu lalu hari pertama itu memasuki tahun 2025.

Kita melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program kegiatan tahun 2024. 

Saya lanjutkan untuk persiapan, pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2025," jelas Pj Gubernur Bangka Belitung, Sugito. 

Sugito mengungkapkan fungsi penjabat gubernur sebagai transisional nanti setelah ada gubernur defenitif.

"Nanti dia kepala daerah terpilih melaksanakan program RPJMD ya.

Saya ingin meletakkan dasar-dasarnya, soal pertumbuhan ekonomi soal kaitanya dengan pendidikan kesehatan dan sebagainya sehingga para OPD.

OPD ini fokus barang apa yang dicapai dalam misalnya 1 tahun ini nah sehingga terjadi orkrestasi tidak jalan sendiri-sendiri," jelasnya. 

Baca juga: Alasan PHK Karyawan di Pangkalpinang Bangka Belitung, 550 Orang Sepanjang 2024

Sebelumnya, anggota DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Elvi Diana mengungkapkan perlunya setiap OPD bekerja dengan sepenuh hati, melayani dan tidak melakukan tindak pidana korupsi. 

"Penempatan SDM yang tepat pada bidangnya the right man in the right place, karena eksekutif adalah eksekutor dari kegiatan pemerintahan yang diamanatkan oleh daerah yang harus menjalankan fungsinya dengan sebaik-baiknya dan sebenar-benarnya," jelasnya.

Baca juga: Kalender 2025 Hari Libur Nasional Lengkap Jadwal Libur Panjang Imlek 2025

Elvi Diana juga menegaskan setiap kebijakan tidak tebang pilih, serta taat akan hukum dan aturan yang berlaku. 

"Paling penting juga adalah dukungan dari partai politik ini sangat penting, untuk keselarasan dan mendukung kebijakan-kebijakan ekonomi yang telah diambil dan diputuskan oleh Pemprov Babel.

Tentunya sepanjang keputusan dan kebijakan itu untuk kesejahteraan dan kemaslahatan masyarakat, dengan merata sampai dengan pedesaan tanpa pandang bulu," jelasnya.

(Bangkapos.com/Rizky Irianda Pahlevy)