Sanksi Tegas Pemotongan TPP bagi ASN Malas Mulai Diberlakukan di Pemkab Bangka Selatan

Di sisi lain sambung dia, kebijakan diterapkan saat ini dipastikan tidak melanggar regulasi dan merugikan ASN yang rajin dalam bekerja. 

Dirinya telah mengeluarkan Peraturan Bupati Bangka Selatan Nomor 55 Tahun 2024 tentang TPP ASN. 

Tujuan pemberian TPP untuk meningkatkan produktivitas dan disiplin pegawai yang diberikan secara bertahap, sesuai dengan kelas jabatan, indeks kepastian fiskal daerah, indeks kemahalan konstruksi dan kemajuan keberhasilan atas capaian penyelenggaraan pemerintah daerah.

Pembayaran TPP berdasarkan pada penilaian produktivitas kerja sebesar 70 persen dan penilaian disiplin kerja sama sebesar 30 persen. 

Pengurangan TPP turut diberlakukan bagi ASN tidak masuk kerja sebesar tiga persen untuk setiap satu hari. Paling banyak 100 persen untuk setiap satu bulan tidak masuk kerja. 

Begitu pula ASN terlambat masuk kerja, disesuaikan dengan waktu keterlambatan dimulai sebesar 0,5 persen hingga 1,55 persen. 

Demikian juga bagi ASN yang tidak ikut apel, dilakukan pengurangan TPP sebesar dua persen.

“BKPSDMD turut memaklumi apabila ada permasalahan-permasalahan tertentu. Misal ASN harus anter anak sekolah ataupun karena sistem absensi digital yang lemot ada pertimbangan dan tidak dipukul rata,” jelasnya.

Riza meminta sekretaris daerah agar benar-benar fokus dalam permasalahan disiplin pegawai. 

Juga tetap memantau pembayaran TPP setiap perangkat daerah dengan adanya kebijakan ini. 

Misalnya, dinas tertentu yang biasa membayarkan TPP hingga Rp100 juta per bulan, pada bulan berikutnya harus tetap dicek. Pasalnya tidak mungkin tidak ada ASN yang terlambat.

“Kebijakan ini berlaku untuk semua ASN. Saya berupaya maksimal agar ASN disiplin dalam bekerja,” tandas Riza. 

(Bangkapos.com/Cepi Marlianto)