Dilarang Study Tour, Dedi Mulyadi Didemo dan Tegaskan Beda dengan Piknik

“Sekolah tidak boleh memobilisasi siswa untuk piknik atas nama pendidikan,” tegas KDM.

Di sisi lain, dampak kebijakan ini sangat dirasakan oleh para pelaku usaha.

Jaya Slamet, seorang sopir bus pariwisata dari Kuningan, mengaku kini harus bekerja serabutan demi mencukupi kebutuhan rumah tangga karena sepinya orderan.

“Biasanya sebulan bisa 12 kali jalan. Sekarang paling sebulan cuma satu atau dua kali, bahkan enggak ada,” keluhnya.

Hal serupa juga terjadi di Yogyakarta.

Wisata jip Lava Tour Gunung Merapi di Kaliurang, Sleman, melaporkan penurunan drastis kunjungan wisatawan hingga 50 persen, dengan siswa dari Jabar sebagai penyumbang utama.

Menurut Joko Wahyono, pemandu jip di Kaliurang, sejak kebijakan larangan study tour diberlakukan, permintaan armada jip menurun drastis.

“Sebelumnya bisa keluar 50 armada sekali rombongan. Sekarang cuma beberapa saja,” jelas Joko.

Ia berharap Pemprov Jabar bisa mengevaluasi kebijakan tersebut dan membuka kembali peluang study tour dengan pengawasan yang ketat, bukan melarang secara total.

“Kalau memang ada penyimpangan, sistemnya yang dibenahi, bukan langsung dilarang,” pintanya.

Sementara itu, Herdi Sudardja dari P3JB mengatakan larangan study tour berdampak pada hilangnya 50-60 persen omzet tahunan pelaku wisata.

Ia meminta pemerintah menyediakan solusi konkret agar usaha tetap berjalan tanpa mengorbankan pendapatan rakyat kecil.

Dedi Mulyadi sendiri tetap bersikukuh bahwa kegiatan rekreatif bisa dilakukan secara individu dan tidak boleh melibatkan institusi pendidikan.

“Piknik itu boleh, tapi bukan atas nama sekolah,” tutupnya.

Hingga kini, polemik larangan study tour masih terus bergulir dan menjadi bahan perdebatan antara efektivitas pendidikan, keselamatan siswa, dan nasib ribuan pelaku usaha pariwisata yang terdampak langsung.

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Didemo gegara Larang Study Tour, Dedi Mulyadi Tegas Bedakan dengan PikniK