Guru PPPK Bangka Barat Terpaksa Berutang, Gaji di Bulan Oktober Masih Tertahan, Belum Dibayar

Deddi yang juga Ketua Fraksi Golkar DPRD Bangka Barat, mendorong pemerintah kabupaten untuk segera mengambil langkah-langkah percepatan pencairan gaji dan memperbaiki sistem administrasi penggajian, agar kejadian serupa tidak kembali terulang di kemudian hari.

Ia menekankan proses evaluasi APBD perubahan di Pemprov Babel dapat segera selesai, agar Pemkab Bangka Barat dapat segera membayarkan hak gaji para guru PPPK.

“Saya berharap pemerintah daerah dapat segera menuntaskan kendala teknis yang terjadi,” sebutnya.

Sehingga, lanjut Deddi, para guru PPPK ini bisa kembali fokus mengajar tanpa harus khawatir soal hak mereka.

Serupa disampaikan Ketua Komisi I DPRD Bangka Barat, Marudur Saragih. Ia membenarkan, pihaknya telah menerima aduan dari para guru PPPK terkait keterlambatan pembayaran gaji.

“Memang betul, saat ini masih menunggu hasil evaluasi APBD Perubahan. Prosesnya sedang berjalan, dan kami berharap kendala pembayaran ini bisa segera teratasi,” ujar Marudur.

Ia menjelaskan, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) saat ini tengah berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga (Dispora) untuk mengantisipasi keterlambatan tersebut.

“Kami sudah minta agar koordinasi terus dilakukan, sambil menunggu hasil evaluasi APBD Perubahan dari Pemerintah Provinsi. Jangan sampai kejadian seperti ini terulang lagi,” tegasnya.

Marudur menambahkan, Komisi I DPRD Bangka Barat akan terus mengawal persoalan ini hingga tuntas.

“Kami mohon semua pihak bersabar. Mudah-mudahan prosesnya segera selesai dan gaji para guru bisa cair dalam waktu dekat,” pungkasnya. (riu)