BLT Kesra 2025 di Belitung Timur, Pencairan Bantuan 3 Bulan Sekaligus

Ringkasan Berita:

• BLT Kesra akan dibayar sekaligus untuk tiga bulan, masing-masing untuk bulan Oktober, November, dan Desember 2025. 
• 10.029 warga Belitung Timur ditetapkan sebagai penerima setelah melalui proses pendataan dan verifikasi berjenjang.

POSBELITUNG.CO – Bantuan Langsung Tunai Kesejahteraan Sosial (BLT Kesra) tahun 2025 di Kabupaten Belitung Timur, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung akan segera disalurkan. 

Pada tahun 2025 ini, pencairan BLT Kesra akan dibayar sekaligus untuk tiga bulan, masing-masing untuk bulan Oktober, November, dan Desember 2025. 

Penyaluran BLT Kesra 2025 dilakukan melalui tiga skema.

Yaitu mulai dari penerima reguler melalui BRI, verifikasi tahap pertama, hingga verifikasi pengganti.

Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DSPPPA) Belitung Timur, Muhammad Yulhaidir menjelaskan BLT Kesra tidak dirancang untuk diberikan secara terus-menerus.

Bantuan ini akan disalurkan bergantung pada kondisi dan anggaran daerah.

Program ini disiapkan sebagai bentuk perlindungan sementara hingga data penerima bantuan nasional diperbarui.

Termasuk warga dapat masuk dalam skema bantuan reguler seperti DTKS, PKH, atau BPNT.

“Program ini adalah bentuk kepedulian pemerintah daerah agar tidak ada warga miskin yang terlewat dari perhatian.

Selama data pusat belum sepenuhnya menampung kondisi masyarakat di lapangan, daerah harus hadir untuk mengisi kekosongan itu,” kata Yulhaidir kepada Posbelitung.co, Selasa (18/11/2025).

Melalui BLT Kesra 2025, pemerintah daerah berharap masyarakat penerima dapat terbantu dalam memenuhi kebutuhan dasar dan bertahan melewati masa-masa rentan ekonomi tahun ini. 

Pemkab Belitung Timur resmi akan menyalurkan BLT Kesra tahun 2025. 

BLT Kesra merupakan program sementara yang ditujukan bagi rumah tangga miskin maupun rentan miskin yang belum tercakup bantuan dari pemerintah pusat.

 "Sebanyak 10.029 warga Belitung Timur ditetapkan sebagai penerima setelah melalui proses pendataan dan verifikasi yang dilakukan berjenjang mulai dari RT, Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), hingga perangkat desa," kata Yulhaidir.