Kunker Komisi IX DPR RI ke Babel Momentum Dorong Peningkatan Kualitas Pengawasan Tenaga Kerja

Ringkasan Berita:

• Kunker Komisi IX DPR RI ke Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
• Komisi IX menemukan persoalan mendasar di Bangka Belitung, yakni keterbatasan jumlah pengawas.

POSBELITUNG.CO - Kunjungan kerja Komisi IX DPR RI ke Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi konkret untuk memperkuat sistem pengawasan ketenagakerjaan di daerah.

Termasuk peningkatan jumlah pengawas serta pemanfaatan teknologi untuk mempermudah monitoring.

Wali Kota Pangkalpinang, Prof Saparudin pun menyambut baik kedatangan Komisi IX DPR RI ini. 

Ia menjelaskan Bangka Belitung memiliki karakteristik khusus yang membuat proses pengawasan ketenagakerjaan tidak semudah di wilayah daratan.

"Mereka memahami bahwa Bangka Belitung, khususnya Pangkalpinang, memiliki keunikan.

Sebagai daerah kepulauan, akses pengawasan seringkali menghadapi tantangan geografis.

Karena itulah Komisi IX memutuskan datang langsung untuk melihat situasinya," jelas Walikota yang akrab disapa Prof Udin, Senin (24/11/2025).

Ia berharap kunjungan ini dapat menghasilkan rekomendasi konkret untuk memperkuat sistem pengawasan ketenagakerjaan di daerah.

Termasuk peningkatan jumlah pengawas serta pemanfaatan teknologi untuk mempermudah monitoring.

"Komisi IX DPR RI menegaskan bahwa seluruh masukan dari pemerintah daerah, serikat pekerja, dan pemangku kepentingan lainnya akan menjadi bahan evaluasi untuk perumusan kebijakan yang lebih baik ke depan," kata Udin.

Menurutnya, kunjungan kerja ini menjadi momentum penting bagi Pangkalpinang dan Bangka Belitung untuk mendorong peningkatan kualitas pengawasan tenaga kerja.

Sekaligus memperkuat perlindungan bagi para pekerja di daerah kepulauan ini.

Kunker Komisi IX DPR RI ke Kota Pangkalpinang ini dalam rangka Pengawasan Evaluasi Profesionalitas Kinerja Pengawas Tenaga Kerja.

Pertemuan berlangsung di Balai Betason ruang OR Kantor Wali Kota Pangkalpinang, dan dihadiri sejumlah pejabat strategis dari tingkat kota hingga provinsi, termasuk kalangan serikat pekerja.