Guntur Romli dari PDIP Tantang Purbaya Tarik Dana Kewajiban Keluarga Soeharto Rp4,4 Triliun

Ia mengungkapkan bahwa terdapat 200 penunggak pajak jumbo yang sudah masuk daftar eksekusi.

Dari kelompok ini, Kementerian Keuangan menargetkan potensi penerimaan hingga Rp60 triliun.

Purbaya menegaskan bahwa semua penunggak pajak itu tidak dapat menghindar dari kewajiban mereka.

Ia memastikan proses penagihan dilakukan dalam waktu dekat.

Pendekatan ini menjadi bagian dari langkah cepat kementeriannya dalam memperkuat penerimaan negara tanpa menaikkan tarif pajak.

Menurut Purbaya, peningkatan aktivitas ekonomi akan membuat masyarakat membayar pajak dengan lebih ringan.

Ia menilai bahwa pertumbuhan ekonomi yang kuat akan berdampak positif terhadap penerimaan negara.

Hingga 15 Oktober 2025, pemerintah telah berhasil menagih Rp7,21 triliun dari tunggakan pajak tersebut.

Penerimaan itu meningkat dibandingkan pekan sebelumnya.

Sebanyak 91 wajib pajak telah mulai mencicil pembayaran.

Targetnya, hingga akhir tahun, setidaknya Rp20 triliun dapat masuk ke kas negara.

Sementara sisanya akan ditagih pada 2026.

Langkah ini mendapat apresiasi dari ekonom Celios, Bhima Yudhistira.

Ia menilai bahwa mengejar pengemplang pajak besar lebih efektif dibanding membuka program tax amnesty baru.

Bhima menyarankan agar pemerintah juga memperkuat penelusuran data ekspor-impor yang berpotensi menimbulkan kebocoran pajak.