Soeharto Jadi Pahlawan Nasional, PDIP Soroti Pelanggaran HAM Orde Baru

Ringkasan Berita:

• Andreas menyinggung soal pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang terjadi di masa Soeharto, era Orde Baru.
• Andreas juga menyinggung sejumlah kasus pelanggaran HAM yang ditudingkan kepada Soeharto.
• Setidaknya ada 10 kasus pelanggaran HAM yang diduga dilakukan Soeharto saat berkuasa menurut catatan Kontras.

POSBELITUNG.CO - Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Andreas Hugo Pareira, mengkritik keputusan pemerintah yang memberikan gelar Pahlawan Nasional kepada Presiden ke-2 RI, Soeharto.

Menurutnya, keputusan tersebut harus dipertimbangkan secara hati-hati karena Soeharto memiliki catatan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang cukup panjang selama masa Orde Baru.

Andreas menilai, gelar pahlawan nasional bukan hanya penghargaan simbolik, tetapi juga representasi nilai moral dan sejarah bangsa.

Karena itu, negara seharusnya berhati-hati dalam memberikan penghormatan kepada tokoh yang memiliki rekam jejak kontroversial.

Ia menegaskan bahwa setiap keputusan terkait pemberian gelar harus mempertimbangkan objektivitas moral dan etika bernegara agar tidak menodai pendidikan kebangsaan.

Andreas juga mengingatkan bahwa Soeharto memiliki sejarah kelam yang tidak bisa diabaikan, baik dalam hal pelanggaran HAM maupun praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

Menurutnya, semangat penghargaan terhadap pahlawan seharusnya menjadi sarana untuk memperkuat persatuan dan menjadi pembelajaran bagi generasi muda, bukan justru membuka luka lama bangsa.

Berdasarkan catatan Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras), terdapat setidaknya sepuluh kasus pelanggaran HAM berat yang diduga terjadi pada masa kekuasaan Soeharto.

Mulai dari peristiwa penangkapan dan pembunuhan massal di Pulau Buru pada tahun 1965, kebijakan penembakan misterius pada awal 1980-an, hingga tragedi Tanjung Priok dan Talangsari yang menelan banyak korban jiwa.

Selain itu, kebijakan Daerah Operasi Militer (DOM) di Aceh dan Papua juga menimbulkan penderitaan panjang bagi masyarakat sipil.

Andreas menambahkan, kasus penculikan aktivis, peristiwa Trisakti, serta kerusuhan Mei 1998 menjadi bukti nyata bahwa masa pemerintahan Soeharto diwarnai kekerasan dan penindasan terhadap rakyat.

Ia menilai, dengan berbagai catatan tersebut, Soeharto tidak layak disebut pahlawan karena banyak kebijakannya justru merugikan bangsa sendiri.

“Penghargaan terhadap tokoh bangsa seharusnya memperkuat keutuhan sejarah, bukan menimbulkan kontroversi baru,” ujar Andreas.

Menurutnya, pahlawan nasional seharusnya menjadi simbol moral bangsa yang mencerminkan perjuangan untuk keadilan, kemanusiaan, dan demokrasi.

Andreas menegaskan, pemberian gelar kepada Soeharto justru berpotensi melemahkan nilai-nilai tersebut.