Fakta Temuan Ombudsman di Kantor Samsat Pangkalpinang, PNS Tak Disiplin Hingga Honorer Jaga Loket

Seharusnya pekerjaan pokok di kantor Samsat Pangkalpinang dilayani oleh PNS ternyata malah dilayani oleh honorer.

Imbasnya kata Yozar, kalau ada keluhan masyarakat petugas yang berstatus honorer ini tak memiliki kewenangan untuk menjawab.

“Petugas loket tidak memiliki kewenangan dan pemahaman yang cukup baik dalam hal pelayanan publik,” bebernya.

5. Petugas Tak Profesional

Saat waktunya melayani masyarakat membayar pajak, ternyata petugas Samsat Pangkalpinang masih banyak yang tak berada di tempat.

Khususnya petugas pelayanan yang berstatus PNS.

Penjaga loket lebih banyak di tempati oleh honorer yang dinilai Ombudsman tak berkompeten.

Pada saat jam pelayanan, Ombudsman masih saja menemukan petugas loket yang belum siap memberikan pelayanan.

Yosar mengatakan para petugasnya menjawab dengan berbagai macam alasan untuk pembenaran.

Ada yang karena alasan hujan, ada juga karena kegiatan di lapangan dan lain sebagainya.

Padahal pajak merupakan sektor utama pendapatan asli daerah.

Masyarakat diharuskan membayar pajak, tetapi tak diimbangi dengan pelayanan petugasnya.

Yozar mengatakan masyarakat yang hendak membayar pajak seharusnya bisa mendapatkan pelayanan yang berkualitas dan sesuai dengan standar.

Tapi fakta dari temuan Ombudsman RI Babel di Samsat Pangkalpinang malah sebaliknya.

Hal itu juga menjadi koreksi besar bagi pelayanan publik di sana dan harus mencerminkan lebih baik ke depannya. Mulai dari sarana dan prasarana serta sumber daya manusia sehingga tidak menimbulkan kerugian kepada masyarakat.