DPRD Babel Tak Setuju 4.000 Tenaga Honorer Pemprov Babel Diberhentikan Bertahap

POSBELITUNG.CO -- Rencana 4.000 orang tenaga honorer di Pemerintah Provinsi Bangka Belitung bakal diberhentikan secara bertahap tidak disetujui oleh Plt Ketua DPRD Babel Adet Mastur.

Adet mengatakan, dirinya tidak sependapat dengan kebijakan pemerintah akan menghapuskan tenaga honorer di lingkungan Pemerintah Daerah (Pemda) paling lambat 28 November 2023.

"Kami yang ada di DPRD ini tetap mempertahankan tenaga honor di Babel ini. Karena dengan menghapus tenaga honor akan menjadi masalah baru," kata Adet kepada Bangkapos.com, usai menghadiri rapat Paripurna di DPRD Babel, Jumat (29/7/2022).

Dikatakan Adet, masalah baru bakal muncul dari penghapusan honorer yakni, berkaitan dengan angka pengangguran di Babel akan meningkat, akibat kebijakan penghapusan tenaga honorer.

"Bukan hanya 4.000, karena belum anak istrinya menjadi tangungjawab kita. Karena pengangguran meningkat. Jadi DPRD berupaya semaksimal mungkin mempertahankan honorer di Pemprov Babel ini, bakal kita cari solusinya mengenai anggaran," jelas Adet.

Politikus PDI Perjuangan ini menegaskan kebijakan penghapusan tenaga honorer tidak dapat sepenuhnya disetujui pemerintah daerah, karena tenaga honorer masih sangat dibutuhkan untuk menunjang kinerja pemda.

"Walaupun ini kebijakan pusat, tetapi daerah juga punya kebijakan. Kebijakan pusat ingin menjadikan tenaga honor ini PPPK, bukan menghilangkan. Tetapi kami mana yang belum memenuhi atau tidak lulus PPPK tetap kita pertahankan," tegas Adet.

Lebih jauh, Adet yang juga Ketua Komisi III Ini, berpendapat terdapat beberapa sektor pekerjaan yang masih membutuhkan tenaga honorer, seperti posisi guru, bendahara, dan tenaga tekis lainnya.

"Kita lihat beban kerja di OPD Babel masih kurang. Seperti guru, bendahara, tenga teknis kurang, yang jelas mana tidak lulus PPPK nanti tetap kita pertahankan," ujarnya.

"Kalau di DPRD honorernya sekitar 200-an orang, tidak menutup kemungkinan penempatan di lain. Cari solusinya di mana beban intansi yang masih kurang untuk pegawai," katanya.

Dia menegaskan, penolak terkait rencana penghapusan tenaga honorer di pemerintah daerah bukan tanpa alasan. Tetapi menilai masih dibutuhkan tenaga honor untuk membantu kinerja pemda.

"Kita menolak penghapusan tenaga honorer karena masih dibutuhkan untuk di Babel. Kita juga telah sampaikan ke pemerintah pusat melalui Komisi I DPRD Babel, sudah beberapa kali. Lewat media ini juga mungkin kami sampaikan lagi," katanya.

Diberitakan sebelumnya, sebanyak 4.000 orang tenaga honorer di Pemerintah Provinsi Bangka Belitung akan diberhentikan secara bertahap.

Pemerintah bakal menghapus status pegawai honorer dari seluruh instansi paling lambat 28 November 2023.

"Kami dengan berat hati harus melepas 4.000 tenaga non-organik di lingkungan pemerintah provinsi ini," kata Penjabat Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Ridwan Djamaluddin, di Pangkalpinang, Bangka Belitung, Rabu, (27/ 2022).