Bawaslu Gandeng KPU Pangkalpinang Samakan Persepsi Pengawasan Penetapan Peserta Pemilu 2024

Maka dari itu, panwascam juga harus mengawasi proses setiap tahapan dan juga PPK harus mengkoordinasikan.

"Jadi saya berpikir ini bisa dijadikan kesempatan yang baik, Bawaslu Kota Pangkalpinang mengundang KPU Kota Pangkalpinang untuk menyamakan persepsi terkait dengan regulasi verifikasi faktual calon DPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung," ungkap Yusmayadi.

Mengacu pada Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2022, jelasnya, verifikasi faktual ini akan dimulai tanggal 6 hingga 26 Februari 2023.

Oleh sebab itu, Bawaslu harus mengambil langkah sigap. Sebelum itu dilaksanakan verifikasi faktual alangkah baiknya menyamakan dulu persepsi.

Lalu, pemahaman terutama Panwascam dengan PPK. Agar apabila dalam pelaksanaan verifikasi oleh PPS, ditemukan hal-hal yang memang harus diselesaikan.

Sehingga PPK dan panwascam sudah satu pemahaman sesuai dengan PKPU tersebut.

"Sekali lagi, saya tegaskan untuk verifikasi faktual, PPS itu langsung mendatangi rumah setiap pendukung untuk memastikan apakah benar yang bersangkutan mendukung bakal calon DPD tersebut," urainya.

Yusmayadi menjelaskan saat verifikasi faktual dari rumah ke rumah, bukan hanya dilakukan PPS saja.

Akan tetapi harus didampingi oleh pengawas kelurahan dan desa. Sedangkan untuk mengatur, mengawasi, koordinasi itu dilakukan antara PPK dengan panwascam.

Mengingat verifikasi faktual ini hanya berlangsung selama 21 hari tentunya hal ini harus dimaksimalkan.

"Sedangkan kita hanya memiliki 126 PPS yang terdiri dari tiga orang per kelurahan, ini betul-betul harus dilaksanakan secara efektif dan efisien," pungkas dia. (Bangkapos.com/Cepi Marlianto)