Bangka Belitung Memilih

Bawaslu Babel Persiapkan Pengawas Pemilu, Mental dan Pemahaman Teknis-Nonteknis Jadi Bekal Utama

Badan Pengawas Pemilu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Bawaslu Babel) telah mempersiapkan dengan matang pengawas pemilu di seluruh tingkatan.

Editor: Novita
Posbelitung.co/dokumentasi
Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, EM Osykar 

POSBELITUNG.CO, BANGKA - Menghadapi Pemilu 2024, Badan Pengawas Pemilu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Bawaslu Babel) telah mempersiapkan dengan matang pengawas pemilu di seluruh tingkatan.

Khususnya pengawas pemilu di jajaran kabupaten, kota dan kecamatan.

Dimulai dari masa seleksi yang dipilih secara ketat, hingga bimbingan-bimbingan untuk peningkatan kompetensi pengawas pemilu.

"Tujuannya, agar dalam pengawasan, pengawas pemilu tidak bersifat arogan, diskriminatif kepada peserta pemilu dan pemilih," kata Ketua Bawaslu Babel, EM Osykar, kepada Bangkapos.com, Senin (13/2/2023).

Oleh karena itu, mental dan pemahaman teknis atau non teknis merupakan bekal utama bagi setiap tingkat pengawasan dalam pemilu.

"Tanpa hal tersebut, akhirnya ketika mengambil keputusan atau tindakan menjalankan undang undang, malah terdapat perbedaan, apalagi dari persoalan prosedur teknis." tutur Osykar.

Dia juga menyatakan, Bawaslu RI sudah membuat sistem pengawasan berbasis teknologi untuk mengawasi secara partisipatif.

"Kemudian dari infrastruktur pengawasan, Bawaslu RI sudah membuat sistem pengawasan berbasis teknologi untuk mengawasi secara partisipatif melalui Jarimu Awasi Pemilu, dan beberapa kanal laporan dugaan pelanggaran seperti sigap lapor. Hal ini kemudian menjadi infrastruktur penunjang kerja kerja pengawas pemilu," jelasnya.

Selain itu, Osykar juga menyinggung idealisme dalam politik yang masih diperlukan untuk kemajuan bangsa dan negara.

Akan tetapi, idealisme juga harus setara dengan kebijaksanaan dan pengetahuan agar keputusan yang diambil memang benar-benar untuk rakyat dan kepentingan bersama.

"Idealisme juga harus diimbangi dengan kebijaksanaan dan pengetahuan agar keputusan yang diambil memang benar benar untuk rakyat atau kepentingan bersama. Hilang salah satunya, maka politik menjadi tidak sehat, karena keputusan dan tindakan yang diambil berpotensi bersifat arogan, diskriminatif, yang dapat menimbulkan kerugian untuk orang lain, dan munculnya indikasi abuse of power," terangnya.

"Maka idealisme harus tetap hidup dalam dunia politik, beriringan dengan kompetensi, dan kebijaksanaan," tandas Osykar. (Bangkapos.com/Rifqi Nugroho)

Sumber: Bangka Pos
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved