Verifikasi Faktual Dukungan Bacalon DPD Baru 70 Persen, KPU Pangkalpinang Yakin Selesai Tepat Waktu

POSBELITUNG.CO, BANGKA - KPU Kota Pangkalpinang telah memverifikasi faktual caon pendukung bakal calon anggota DPD RI sekitar 70 persen dari total sampling.

Jumlah tersebut belum termasuk satu kecamatan yang belum dikirim.

"Dari total sampling 2.125 dukungan 19 bacalon DPD, dalam prosesnya verifikasi faktual sudah dilakukan pada angka sekitar 60 sampai 70 persen. Angka itu belum termasuk satu kecamatan yang datanya belum dikirim, karena memang mereka masih di lapangan," ungkap Anggota Divisi Teknis Penyelenggara KPU Kota Pangkalpinang, Yusmayadi, kepada Bangkapos.com (22/2/2023).

Hal tersebut dikarenakan sempat adanya keterlambatan data sampling yang diterima KPU Pangkalpinang.

Sehingga jumlah verifikasi faktual yang dilakukan lebih sedikit dari beberapa daerah lain yang hampir selesai 100 persen.

"Pertama, jumlah sampling yang ada di Kota Pangkalpinang lebih banyak dari daerah lain. Kemudian, di kami awalnya hanya menerima 6 sampling bacalon, setelah itu baru menyusul data 13 lainnya, memang sedikit terlambat," tuturnya.

Meski bisa terbilang sedikit mengalami keterlambatan dari wilayah lain, Yusmayadi optimistis bisa menyelesaikan verifikasi faktual, sesuai batas waktu pada tahapan tersebut.

"Karena adanya keterlambatan itu, mau tidak mau kita harus bekerja esktra keras untuk menyelesaikannya sesuai dengan batas waktu. Tahapan ini akan selesai pada 26 Februari 2023," tandasnya.

Pada proses pelaksanaan verifikasi, tambahnya, KPU Pangkalpinang telah membentuk tujuh tim pada masing-masing kecamatan di wilayah Kota Beribu Senyuman itu.

"Kami sudah membentuk tujuh tim petugas verifikasi, jadi akan bertugas di masing-masing kecamatan. Jadi kami lima komisioner, juga turun langsung dalam tim tersebut," ucapnya.

Selain itu, setiap proses pelaksanaan verifikasi faktual di lapangan, petugas KPU selalu didampingi oleh Badan Pengawas Pemilu (Pemilu).

"Dan yang harus diketahui juga, ketika tim kami turun melakukan verifikasi, selalu diawasi oleh kawan-kawan Bawaslu. Baik dari Bawaslu Pangkalpinang, atau juga pengawas kelurahan dan desa (PKD)," kata Yusmayadi. (Bangkapos.com/Rifqi Nugroho)