Para Pendukung Sikap Tegas Ridwan Akhirnya Mulai Berani Angkat Bicara, Jangan Biarkan Pj Sendirian

Dewan Mendukung Benahi Tata Kelola Industri Pertimahan

Upaya Pj Gubernur Babel, membenani tata kelola industri pertimahan di Bangka Belitung didukung Wakil Ketua Komisi III DPRD Babel, Azwari Helmi.

Begitu juga dengan perintah Pj Gubernur agar penggorengan pasir timah milik warga yang tak berizin harus
ditutup.

"Tentu kami dukung terkait penegakan hukum, sesuai aturan yang benar. Kita tidak memikirkan siapa, tetapi aturan berdasarkan undang-undang pertambangan dan tentang pemurnian itu harus dijalankan," kata Helmi kepada Bangka Pos, Senin (27/2).

Politikus PPP ini menegaskan, pihaknya sepakat dengan Pj Gubernur agar pengelolaan timah di Babel ini harus sesuai aturan.
"Kita dukung keinginan Pj Gubernur ingin menegakkan aturan, sebelumnya dengan membentuk Satgas, kayaknya dia konsen dan berkeinginan menata pertambangan ini," katanya.

Baca juga: Pj Gubernur Bangka Belitung Sampaikan Usulan Kenaikan Royalti Timah, Begini Reaksi Presiden Jokowi

Lanjut Helmi, pihaknya saat ini menunggu langkah selanjutnya Pj Gubernur dalam upaya penataan tata kelola pertimahan di Babel, setelah sebelumnya melakukan sidak ke gudang timah.

"Kami tunggu action Pj Gubernur selanjutnya, kami dari DPRD Babel siap mendukung dengan koordinasi bersama anggota DPRD yang ada di kabupaten/kota," ungkapnya.

Helmi menyebutkan sebagai Dirjen Minerba, memberikan power yang kuat bagi Pj Gubernur untuk menertibkan tata kelola timah.

Namun dia mengimbau semua pihak terkait untuk mendukung kebijakan ini dan jangan membiarkan Pj Gubernur berjuang sendirian.

"Tetapi Pj Gubernur juga harus koordinasi dengan jajaran penegak hukum untuk membuat power lebih kuat dalam mengambil tindakan," imbaunya.

Lebih jauh, Helmi melihat sejumlah tindakan yang dilakukan Pj Gubernur bebas dari kepentingan politik.

Karena Ridwan menurutnya, merupakan seorang ASN di Kementerian ESDM.

"Saya pribadi melihat tidak ada secara politik. Tetapi bagaimana ia ingin menciptakan suasana berkelanjutan dan kondusif untuk dapat mematuhi undang-undang yang berlaku. Ia bukan orang partai, tapi ASN jadi tentunya profesional dalam membenahi carut marut tata kelola pertimahan ini dari hulu hingga hilirnya," terang Helmi.

Dukungan serupa disampaikan Direktur Utama (Dirut) PT Timah Tbk, Achmad Ardianto.

Bahkan dia memastikan perusahaan tidak menerima pasir timah hasil penggorengan dari warga.