Bu Guru Imelda Lega Akhirnya Dilantik Jadi PPPK Guru Setelah 22 Tahun Jadi Guru Honorer

Senada dengan itu, Kepala BKPSDM Kabupaten Belitung KA Azhami menjelaskan bahwa tenaga PPPK tidak bisa pindah ke luar daerah. PPPK yang diterima di Lingkungan Pemkab Belitung hanya dapat bekerja mutasi di dalam daerah saja. 

Baca juga: Turun Drastis, Oppo Find X3 Pro 5G Turun Harga Hingga Rp6,4 Juta, HP OPPO A17 Turun Rp200 Ribu

Baca juga: Kalender 2023, Daftar Tanggal Merah Juli 2023, Lengkap Libur Nasional dan Hari Besar Internasional

Baca juga: Spesifikasi dan Harga Oppo Reno 10 5G, Reno 10 Plus, dan Reno 10 Pro Plus, Desain Ultra Slim Body

"Misalnya guru mau pindah ke sekolah lain yang kekurangan guru dengan mata pelajaran yang sama, itu bisa, teknisnya diatur dinas pendidikan," ujar Jami. 

"Ketika mau pindah ke luar daerah, pilihannya antara tetap bertahan atau keluar," tegasnya.

Kontrak Tenaga PPPK di Pemkab Belitung Berlangsung Dua Tahun

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Belitung, KA Azhami mengatakan kontrak bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) berlangsung antara 1-5 tahun. Hal tersebut sesuai dengan surat edaran dan amanat Menpan RB. 

Dalam hal ini, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Belitung rata-rata memberikan kontrak PPPK selama dua tahun. 

"Kami rata-rata hampir dua tahun, bahkan Desember sudah ada yang habis, penyuluh pertanian, karena sudah dua tahun," ujar Jami, sapaan Azhami, setelah pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan PPPK di Gedung Serbaguna Pemkab Belitung pada Jumat (28/7/2023). 

Setelah kontrak tersebut berakhir, lanjutnya, Bupati Belitung hanya perlu memberitahukan saja ke kementerian terkait karena masih ada jatah tiga tahun, dari lima tahun kontrak PPPK.

Dia menjelaskan, kebijakan kontrak dua tahun terhadap PPPK merupakan arahan Bupati Belitung, H Sahani Saleh yang mengacu pada masa jabatannya. Sehingga bupati berikutnya dapat memperpanjang atau memproses kontrak PPPK selanjutnya. 

Setelah masa lima tahun, akan dilakukan uji kinerja terhadap PPPK. Meski begitu, belum ada ketentuan soal uji kinerja karena belum ada tenaga PPPK yang melewati masa kontrak lima tahun.

Baca juga: Jangan Panik, Ini Cara Membuka HP OPPO yang Terkunci atau Lupa Kata Sandi dengan Panggilan Darurat

Baca juga: Higgs Domino Masih Hilang di Play Store, Tapi Sembunyi di Sini, Begini Cara Downloadnya

Baca juga: KPK Minta Maaf ke TNI, Akui Khilaf soal Kasus OTT Kabasarnas, Asep Guntur Dirdik KPK Mundur?

"Karena daerah butuh (tenaga PPPK), sebenarnya kalau butuh kenapa harus ditetapkan orang lain. Kalau butuh, kita perpanjang karena daerah yang tahu, bupati yang tahu," ujarnya. 

"Dalam UU ASN, yang bisa menerima dan memindahkan dan memberhentikan itu PPK yaitu bupati," jelasnya. 

Sebelumnya, pelantikan tenaga PPPK dilakukan terhadap 125 orang dari 171 formasi jabatan. Jumlah tersebut terdiri dari 99 tenaga PPPK guru, 16 tenaga teknis, dan 10 tenaga kesehatan. 

Dari sejumlah formasi yang dibuka, menurutnya terdapat 11 formasi nakes dan 35 formasi teknis yang tidak terisi berdasarkan hasil seleksi. Para peserta tidak lulus lantaran tak melewati ambang batas atau passing grade. 

"Makanya yang terpenting ialah meningkatkan kompetensi supaya dapat bersaing, karena yang pintar harapannya kinerjanya bagus sesuai harapan agar ASN unggul, adaptif, fleksibel, dan berintegritas," tuturnya.

(*/Posbelitung.co/Adelina Nurmalitasari/)