Pemkab Beltim Evaluasi Harga Minyak Goreng

POSBELITUNG.CO - Pemerintah Kabupaten Belitung Timur menggelar rapat terkait tata kelola pendistribusian minyak goreng rakyat di Belitung Timur. Rapat itu digelar di Ruang Rapat Sekda Beltim, Jumat (2/2).

Bupati Belitung Timur Burhanudin mengatakan, rapat ini digelar untuk mengevaluasi tata kelola minyak goreng ini dilakukan untuk menjaga stabilitas harga saat didistribusikan ke masyarakat Belitung Timur.

Selain itu, Burhanudin mengaku tidak ada masalah konkret yang dihadapi dari minyak goreng ini baik itu ketersediaan stok maupun kenaikan harga.
Burhanudin menuturkan, langkah ini merupakan upaya untuk memastikan implementasi kebijakan Pemerintah Pusat.

"Sebenarnya tidak ada masalah. Ini hanya untuk menstretching saja dari tata kelola minyak goreng yang sudah berjalan selama ini. Kita ingin mengevaluasi harga yang ada terhadap nilai jual yang ada di tengah-tengah masyarakat," kata Burhanudin.

Bupati juga menjelaskan keinginan Pemerintah Belitung Timur agar tata kelola minyak goreng di Belitung Timur berjalan dengan baik dan lancar, khususnya terkait distribusi di Kepulauan Belitung.

"Karena kita menjaga inflasi yang ada di daerah. Jadi tidak ada hal yang macam-macam, kita hanya menegaskan apa yang telah ditetapkan Pemerintah pusat," sebut Burhanudin.

Diketahui, Belitung Timur mengalami inflasi pada Januari 2024 sebesar 0,30 persen. Hal itu berarti terjadi kenaikan Indeks Harga Konsumen (IHK) pada Januari 2024 terhadap Desember 2023. Meski demikian, secara year to year, Belitung Timur mengalami deflasi sebesar 0,41 persen dengan IHK 103,29.

Statistisi Pelaksana Lanjutan BPS Belitung Timur Nur Handayani menjelaskan, sejumlah komoditas yang mempengaruhi laju inflasi di Belitung Timur, di antaranya cumi-cumi, bakso siap santap, kangkung, ikan bulat, bawang merah hingga pelumas/oli mesin.

"Bisa inflasi disebabkan beberapa faktor. Misalnya di komoditas bakso siap santap, berdasarkan keterangan responden kami kenaikan harganya karena komposisi daging baksonya lebih banyak dan isian cincang dagingnya lebih banyak. Meskipun kenaikannya kecil, tapi karena bobotnya tinggi jadi berpengaruh cukup besar," kata Nur kepada posbelitung.co, Kamis (1/2).

Nur menuturkan, beberapa kelompok pengeluaran juga jadi faktor inflasi y to y terjadinya kenaikan indeks, seperti kelompok penyediaan makan dan minum/restoran sebesar 6,79 persen, kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 5,93 persen, kelompok perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 1,69 persen, dan kelompok rekreasi olahraga dan budaya sebesar 2,59 persen.

Sedangkan komoditas yang menyumbang andil inflasi y to y beberapa di antaranya yaitu beras, bawang putih, sawi hijau, mie, terasi udang dan daging ayam ras.

Lebih jauh, Manggar, Belitung Timur per Januari 2024 sudah ditetapkan menjadi kota inflasi yang disurvei oleh BPS bersama dengan tiga kota/kabupaten lain di Babel, yaitu Pangkalpinang, Tanjungpandan dan Mentok.

"Keadaan harga-harga di Manggar sangat fluktuatif. Karena tidak ada pintu masuk barang-barang sehingga masih impor dari Tanjungpandan yang menyebabkan harga kepada konsumen ditambah dengan cost transportasi," kata Nur. 

Berimbas Kenaikan Harga Kebutuhan Pokok

Pemerintah resmi menaikkan gaji pegawai negeri sipil (PNS) dan anggota TNI/Polri untuk semua golongan dan pangkat pada Jumat (26/1) lalu.

Kenaikan gaji tersebut dimuat dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Kesembilan Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil yang telah ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Berdasarkan PP Nomor 15 Tahun 2019, gaji terendah PNS di golongan Ia berada di kisaran Rp 1.560.800-Rp 2.335.800. Sementara itu, pada PP Nomor 5 Tahun 2024 mengonfirmasi bahwa gaji untuk golongan Ia telah dinaikkan menjadi Rp1.685.700-Rp2.522.600. Artinya, terdapat kenaikan Rp 124.900-Rp 186.800 dari gaji sebelumnya. Adapun gaji tertinggi untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) tahun 2024 mencapai Rp6.373.200, yaitu untuk golongan IVe.

Selain itu, kenaikan gaji TNI termaktub pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2001 tentang Peraturan Gaji Anggota Tentara Nasional Indonesia. Sementara ketetapan gaji Polri yang naik diatur pada PP Nomor Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2001 tentang Peraturan Gaji Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Melihat kenyataan itu, warga Manggar, Julian mengaku dia setuju dan tidak setuju dengan kebijakan tersebut. Hal itu karena dengan naiknya gaji PNS, TNI, dan Polri pasti berimbas dan diikuti dengan naiknya harga kebutuhan pokok di pasaran.

"Sekarang zaman sulit. Cari uang sulit sedangkan mereka naik terus. Sedangkan kami juga yang menanggung sulitnya karena harga-harga naik," kata Julian.

Dia bilang dengan naiknya harga-harga kebutuhan pokok di pasaran, otomatis juga akan mempengaruhi angka inflasi di daerah. Karena itu dia bilang kebijakan pemerintah tersebut tidak memihak pada rakyat kecil.

"Saya lihat di berita pemerintah sudah menyiapkan skema bantuan sosial juga, tapi terkadang hanya orang-orang itu saja yang dapat bantuan," kata Julian yang bekerja sebagai buruh harian lepas.

Selain Julian, warga Kelapa Kampit, Wati bilang kenaikan gaji PNS, TNI, dan Polri semoga bisa membawa kebaikan ekonomi bagi masyarakat sekitar. Karena dengan naiknya gaji mereka maka uang yang berputar juga akan semakin banyak.

"Karena saya punya toko jadi harapan saya uang yang berputar makin banyak dan makin sering belanja orang-orang," kata Wati. (s1/posbelitung.co)