Seluruh Sekolah di Belitung Diharapkan Terapkan Kurikulum Merdeka Mulai Tahun Ajaran Baru 2024/2025

POSBELITUNG.CO, BELITUNG - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Belitung mengharapkan seluruh sekolah jenjang PAUD, SD, dan SMP, mulai menerapkan Kurikulum Merdeka pada tahun ajaran baru 2024/2025. 

Sebelumnya, kurikulum yang telah disiapkan sejak 2020 itu telah resmi ditetapkan sebagai kurikulum nasional pada Maret 2024.

Diketahui bahwa saat ini di Kabupaten Belitung terdapat 230 satuan pendidikan dari 237 satuan pendidikan atau 97 persen yang telah mengimplementasikan Kurikulum Merdeka. 

Baca juga: Kemendikbudristek Pelajari Tantangan Sekolah di Pulau Kecil, Upayakan Kebijakan yang Berpihak

"Nanti (implementasi) keseluruhan menyesuaikan nantinya. Masih mempersiapkan SDM, peran kepala sekolah dan guru yang diberi pelatihan, terutama sekolah yang memiliki guru penggerak dan calon guru penggerak untuk mengembangkan potensi yang ada di sekolah," kata Kepala Disdikbud Kabupaten Belitung Soebagio kepada Posbelitung.co, Senin (22/4/2024). 

Buat menunjang kegiatan pembelajaran dalam Kurikulum Merdeka, telah dilakukan pemenuhan sarana pembelajaran secara bertahap sesuai penganggaran. 

Di antaranya melalui pengadaan chromebook sebagai media pembelajaran di sekolah. Sementara dari kesiapan SDM, lanjut dia, tenaga pengajar pun dibekali pelatihan dan sosialisasi.

"Karena masa transisi kesiapan sumber daya manusia terkait tenaga pengajar memang ada yang sudah siap, ada yang masih berproses. Tetapi lambat laun akan menyesuaikan diri, mereka juga dituntut bahwa konsep pembelajaran yang berkaitan dengan implementasi Kurikulum Merdeka harus dilaksanakan," jelasnya. 

Dia menjelaskan, pemerintah daerah memang berkomitmen menjalankan program yang sudah dicanangkan pemerintah pusat satu di antaranya implementasi Kurikulum Merdeka. 

Baca juga: Kurikulum Merdeka Berpihak pada Siswa, Kepala SDN 14 Sijuk: Sekolah Tempat Membentuk Karakter Baik

Pelaksanaan telah dilakukan bertahap dari Kurikulum 13, kurikulum transisi, dan Kurikulum Merdeka. 

Pemda, lanjutnya, mendukung kebijakan berkaitan dengan upaya-upaya pemerintah pusat mentransformasi dunia pendidikan. 

Sehingga akan berdampak pada penilaian dukungan dari pemerintah Kabupaten Belitung, salah satu acuannya dari rapor pendidikan kabupaten dari asesmen ANBK. 

Hasil penilaian tersebut menjadi acuan dalam menyusun program dan mengambil kebijakan.

Dari penilaian tersebut, aspek literasi dan numerasi berada dalam kategori standar sehingga nanti perlu peningkatan untuk mengintervensi kekurangan. 

Dengan demikian akan diupayakan program dalam peningkatan kebijakan yang akhirnya meningkatkan mutu pendidikan. 

(Posbelitung.co/Adelina Nurmalitasari)