Rina Tarol Soroti Amdal Tambang Timah di Desa Batu Beriga, Didit Srigusjaya Bentuk Pansus

Diketahui puluhan masyarakat Desa Batu Beriga mendatangi Kantor DPRD Provinsi Bangka Belitung, untuk menolak penambangan di sana.

Menurut warga, meski PT Timah Tbk mengantongi Izin Usaha Pertambangan (IUP) milik PT Timah tidak dapat serta merta dapat melakukan penambangan.

"Kita sudah dengar aspirasi, unek-unek mereka terkait konflik di Beriga.

Mudah-mudahan dapat solusi, sehingga tidak terjadi konflik berkepanjangan.

Kita duduk bersama yang kurang diperbaiki, baik itu PT Timah atau yang lain harus diperbaiki," tuturnya. 

Gani menyoroti terkait izin Analisi mengenai Dampak Lingkungan (Amdal), yang seharusnya juga melibatkan masyarakat Desa Batu Beriga dan sekitarnya.

"Setahu saya amdal ini harus disetujui oleh masyarakat, setahu saya juga kompensasi selalu ditolak oleh masyarakat.

Ini tempat kita mengadu, perizinan yang mereka pakai mungkin masih ada yang kurang," tuturnya. 

Dengan kondisi tersebut, Gani pun mengungkapkan kemungkinan masa yang akan lebih banyak lagi mendatangi DPRD Provinsi Bangka Belitung bila tambang tetap beroperasi.

"Kalau masih juga dipaksa, sedangkan rujukannya belum ada atau ditunda maka masyarakat akan lebih banyak lagi yang datang ke dewan," tegasnya. 

Sementara Prasetya Jorgi, tokoh pemuda Desa Batu Beriga mengetahui PT Timah Tbk memiliki izin usaha pertambangan (IUP).

Namun, warga Desa Batu Beriga meyakini tambang laut di sana akan mengganggu aktivitas nelayan.

"Saya anak nelayan, sangat tergantung pada laut. Jangan semena-mena pada rakyat," ucap Jorgi.

Pada kesempatan itu, Sigit perwakilan PT Timah Tbk mengatakan pro dan kontra adalah hal yang biasa setiap akan melakukan penambangan.

Sebagai BUMN, PT Timah Tbk diminta untuk maksimalkan potensi IUP di Desa Batu Beriga.