Pemkot Pangkalpinang Buka Peluang Kerja di Luar Negeri, Gandeng BPKM Sumsel

Sebagian besar berasal dari sektor pertimahan," kata Amrah.

Selain kasus PHK, rendahnya tingkat penyerapan tenaga kerja di Pangkalpinang juga dipicu oleh kurangnya kompetensi para pencari kerja yang tidak memenuhi kualifikasi perusahaan.

Amrah menjelaskan salah satu penyebab utama rendahnya penyerapan tenaga kerja adalah tingkat kompetensi pencari kerja yang belum sesuai dengan kebutuhan perusahaan.

Untuk mengatasi hal ini, pihaknya berencana mendorong peningkatan kompetensi melalui pelatihan kerja.

"Kami sedang menjajaki kerja sama dengan lembaga pelatihan di Belitung dan balai vokasi untuk menyediakan program pelatihan, baik melalui APBD maupun kerja sama lainnya.

Kami juga ingin mendorong sektor informal yang telah menunjukkan perkembangan positif," ujar Amrah.

Baca juga: Kalender 2025 Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Lengkap Libur Panjang Idul Fitri 2025

Menurut data dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), lebih dari 3.000 izin usaha sektor informal telah diterbitkan.

Hal ini menunjukkan potensi besar untuk menyerap tenaga kerja di sektor tersebut.

Sementara itu, pemerintah resmi menaikkan Upah Minimum Provinsi (UMP) sebesar 6,5 persen untuk tahun 2025.

Hal ini sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2024.

Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, UMP 2025 ditetapkan sebesar Rp3.876.600, naik dari Rp3.640.000 pada tahun sebelumnya.

Kebijakan ini mulai berlaku pada 1 Januari 2025.

Amrah Sakti optimistis langkah ini akan memberikan dampak positif terhadap perekonomian daerah yang sedang berjuang menghadapi tantangan berat.

Terutama akibat penurunan aktivitas di sektor pertambangan timah.

"Kita tahu kondisi ekonomi kita saat ini sangat terdampak oleh kasus pertimahan yang luar biasa.