DPRD Belitung Dukung Pelepasan Status Kawasan Hutan Lindung di Juru Seberang untuk Permukiman Warga

POSBELITUNG.CO, BELITUNG - DPRD Belitung menerima audiensi dari Kepala Desa Juru Seberang dan jajarannya terkait permasalahan kawasan hutan lindung yang mencakup hampir seluruh wilayah desa tersebut.

Ketua DPRD Belitung, Vina Cristyn Ferani, menyatakan bahwa DPRD akan mendukung usulan pelepasan kawasan hutan lindung, dengan syarat penggunaannya benar-benar untuk permukiman warga, bukan untuk kepentingan lain.

Dari total luasan desa, 95 persennya masuk dalam kawasan hutan lindung.

Pihak desa menyampaikan bahwa usulan pelepasan kawasan yang diajukan mencapai 365 hektare.

Namun, Vina meminta agar angka tersebut ditinjau kembali dan dipetakan lebih rinci untuk memastikan luasannya sesuai kebutuhan permukiman.

“Kami DPRD akan mendukung usulan pelepasan kawasan ini dengan catatan diperuntukkan untuk permukiman, bukan untuk yang lain,” tegas Vina.

Ia juga merekomendasikan pembentukan tim khusus, yakni tim kajian dan percepatan usulan pelepasan kawasan hutan Kabupaten Belitung.

Baca juga: KPHL Belantu Ungkap Upaya Pelepasan Status Kawasan Hutan Lindung Desa Juru Seberang Belitung

Tim tersebut dikomandoi oleh Asisten Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Kesejahteraan Rakyat, untuk menyusun kembali dokumen usulan pelepasan kawasan.

Tim ini akan melibatkan Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH), Bappeda, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas PUPR, BPN, serta berkoordinasi dengan Dinas Kehutanan Provinsi dan Kementerian Kehutanan.

Vina berharap tim yang baru dibentuk dapat bekerja efektif dalam mengajukan usulan pelepasan ke Kementerian Kehutanan.

“Kami berharap Pak Bupati dan Wakil Bupati yang dilantik nanti bisa memberikan dukungan maksimal agar permasalahan ini bisa segera mendapat kepastian,” ujarnya.

Tambang Ilegal

Dalam audiensi tersebut, Kepala Desa Juru Seberang juga menyoroti maraknya aktivitas pertambangan ilegal di kawasan hutan lindung.

Vina menegaskan bahwa Desa Juru Seberang bukanlah wilayah yang diperuntukkan untuk kegiatan pertambangan karena tidak ada izin usaha pertambangan (IUP) resmi di sana.

“Kalau memang daerah itu bukan untuk tambang, maka jelas bahwa menambang di sana ilegal," ujarnya.

Namun, ia juga memahami bahwa aktivitas pertambangan sering kali berkaitan dengan kebutuhan ekonomi masyarakat.

“Urusan perut ini repot. Kalau masyarakat mencari makan dari tambang, kita juga harus mencari solusi yang terbaik,” tambahnya.

Vina menyarankan agar kepala desa berkoordinasi dengan pihak terkait yang berwenang untuk mencari solusi yang tidak menimbulkan konflik sosial.

Jika memang ada penegakan hukum, ia berharap prosesnya dilakukan dengan mediasi dan penyelesaian yang baik agar tidak terjadi gejolak di masyarakat. 

(Posbelitung.co/Adelina Nurmalitasari)