Kebijakan Energi dalam Skenario Energi Baru dan Terbarukan

PR tersebut tidaklah mudah dan memang, skenario solusinya cukup sulit dan harus dilaksanakan dengan presisi tinggi. Untuk mengkompensasi penurunan kapasitas daya PLTU batubara, pemerintah menggencarkan pembangunan pembangkit listrik tenaga surya, air, panas bumi, angin, laut dan nuklir.

Sementara batubara menurun dan minyak bumi relatif stagnan, penggunaan gas alam akan ditingkatkan untuk tetap menjaga kestabilan pasokan daya. Dalam implementasi skenario tahun 2025-2034, pemerintah membuka peluang investasi hingga Rp 2.967,4 Triliun, yang berarti pihak swasta akan turut dilibatkan dalam proses transisi. Jelas, tanpa dukungan swasta, proyek transisi energi akan menguras APBN dalam jumlah yang sangat signifikan.

Keterlibatan swasta juga terlihat dari mayoritas proyek pembangkit yang direncanakan menggunakan skema independent power producer (IPP). IPP adalah skema kerja sama dengan perusahaan swasta yang membangun, memiliki dan mengoperasikan pembangkit listrik untuk kemudian menjual listriknya kepada PLN berdasarkan perjanjian jual beli listrik (Power Purchase Agreement/PPA).

Kendati telah tersedia kuota proyek dalam RUPTL, PR berikutnya adalah menyehatkan iklim investasi tanah air yang semula cenderung kurang bersahabat. Penyehatan iklim investasi ini memiliki andil dominan dalam menjamin tersedianya pendanaan untuk proyek transisi enerngi nasional.

Nuklir Masuk Bauran, Potensi Pemanfaatan Uranium dan Thorium

Bagian menarik lainnya dalam politik hukum kebijakan energi adalah masuknya target pembangunan PLTN. Pemerintah tidak lagi menggadang-gadang, melainkan menetapkan target operasi PLTN pertama pada 2032 di Sumatera-Bangka dengan kapasitas 250 MW dan Kalimantan Barat pada 2033 dengan kapasitas yang sama. Merujuk pada referensi teknologi tersedia saat ini di dunia, PLTN dengan kapasitas tersebut termasuk small modular reactor atau reactor skala kecil, yang beroperasi dibawah daya 300 MW.

Teknologi SMR dipilih karena capital expenditure (CAPEX) per unit yang lebih rendah dibanding PLTN skala besar, sehingga lebih realistis untuk tahap awal pengembangan nuklir nasional. SMR juga dinilai cocok untuk integrasi ke jaringan regional (misalnya Sumatera atau Kalimantan) lebih stabil dibandingkan reaktor besar 1.000–1.600 MW yang membutuhkan sistem grid sangat kuat. Selain itu, SMR dirancang dengan pendekatan modular dan factory-built, sehingga waktu konstruksi relatif lebih singkat dan risiko keterlambatan proyek dapat ditekan.

Terdapat beberapa pilihan teknologi SMR yang dieksplorasi maupun yang telah mengajukan proposal di Indonesia. Teknologi asal Amerika Serikat tampak berapa diurutan terdepan. Menurut Perjanjian Tarif Resiprokal Indonesia dan AS yang ditandatangani 19 Februari lalu, Indonesia akan melakukan pekerjaan bersama AS dan Jepang untuk membangun unit SMR di Kalimantan Barat. Sementara disisi lain, perusahaan pengembang swasta Thorcon International juga diketahui turut menawarkan teknologi berbasis molten salt reactor (MSR) di Indonesia.

Thorcon mengusulkan teknologi Thorcon 500 dengan daya 2 x 250 MW, yang akan didahului dengan pembangunan demonstration plant dan pengujian, untuk selanjutnya dikomersialisasikan. Menurut keterangan perwakilan Thorcon, Andri Yanto dalam agenda Diskusi Publik di Aston Emidary Pangkalpinang 7 Februari lalu, Thorcon akan melisensikan teknologinya di Indonesia, dengan fasilitas uji dibangun di Pulau Kelasa, Kabupaten Bangka Tengah. Thorcon telah memperoleh persetujuan PET – SMET pada 30 Juli 2025 dan saat ini sedang menjalankan Evaluasi Tapak untuk menilai kelayakan Pulau Kelasa sebagai lokasi pembangunan demonstration plant.

Masuknya nuklir dalam bauran energi tampaknya tidak sekedar untuk ‘duwen-duwen’. Indonesia diketahui memiliki potensi cadangan uranium dan thorium yang akan mampu menjadi sumber energi selama ratusan tahun kedepan. Menurut data BRIN, potensi uranium Indonesia terutama di Kalimantan Barat mencapai 70.000 – 80.000 ton, dan thorium di Bangka Belitung mencapai 140.000 ton.

Keduanya saat ini adalah komoditas yang menarik pasar dunia, dan tanpa adanya PLTN, Indonesia kemungkinan akan menjualnya ke luar negeri. Sebagai bagian upaya mengamankan sumber daya dalam negeri, industri PLTN di bangun. Menurut target pemerintah, PLTN akan memasok daya hingga 8 GW pada 2040, dan menjadi 35 – 44 GW pada 2060, dengan sekitar 50 – 70 PLTN beroperasi di berbagai daerah di Indonesia.

Taksiran Keberhasilan

Kembali pada RUU EBET, kendati tidak lagi demikian perlu untuk menjadi petunjuk bagi transisi energi, kehadirannya tetap dinanti untuk memperjelas regulasi di sektor ketenagalistrikan nasional. PR besar yang hadir di hadapan mata pemerintah dan masyarakat kini adalah target yang demikian tinggi dan ambisius, sehingga potensi ketidaktercapaiannya tinggi apabila tidak disertai upaya implementasi yang presisi.

Di tengah arus ekonomi nasional dan global yang terus berdinamika, dan masalah-masalah lain, serta program prioritas pemerintah seperti MBG dan Kopdes yang menggunakan porsi APBN tinggi, upaya implementasi transisi energi harus benar diperhitungkan detail dan rinciannya agar tidak, seperti tahun-tahun sebelumnya, meleset jauh lebih rendah dari sasaran.

Bedanya, ketidakberhasilan mencapai target kali ini tidak hanya akan berdampak pada revisi target di regulasi berikutnya, tapi kegagalan mencapai NDC dan NZE, yang berarti mempercepat pemanasan global dan mematikan ruang hidup generasi masa depan. (*/E0)