Respons Pemerintah dan DPR RI soal 17+8 Tuntutan Rakyat

"Pemerintah memahami bahwa setiap kelompok masyarakat memiliki harapan dan kegelisahan.

Karena itu, ruang komunikasi akan selalu dibuka dengan cara yang tenang dan saling menghargai," ucap Budi.

Ia juga mengajak masyarakat menjaga persatuan dan kerukunan demi masa depan Indonesia yang lebih baik.

Sikap DPR RI

Di Kompleks Parlemen, sejumlah anggota DPR RI menemui massa influencer yang membawa 17+8 Tuntutan Rakyat di Gerbang Pancasila, Senayan, pada Kamis (4/9/2025).

Beberapa anggota DPR yang hadir antara lain Rieke Diah Pitaloka, Andre Rosiade, dan Kawendra Lukistian.

Turut hadir pula Wakil Ketua MPR dari unsur DPD, Abcandra Muhammad Akbar.

Sementara itu, dari kalangan publik figur tampak Andovi Da Lopez, Jovial Da Lopez, Jerome Poline, Fathia Izzati, hingga Ferry Irwandi.

Dalam pertemuan itu, Andre Rosiade menerima dokumen tuntutan secara langsung dari perwakilan influencer.

Ia menegaskan dokumen tersebut akan diserahkan ke pimpinan DPR untuk diproses lebih cepat.

Rieke Diah Pitaloka menambahkan DPR akan menindaklanjuti isi tuntutan sesuai kewenangan yang dimiliki.

"Insyaallah kita pihak yang berwenang untuk menindaklanjuti.

Kami juga menyampaikan duka cita mendalam atas korban dalam aksi demonstrasi sebelumnya," ujarnya.

Isi Tuntutan

Tuntutan yang dibagi menjadi dua tenggat waktu tersebut mencakup 17 poin jangka pendek hingga 5 September 2025, seperti pembentukan tim investigasi independen kasus kekerasan aparat, penghentian keterlibatan TNI di ranah sipil, pembebasan demonstran, penghentian kekerasan kepolisian, transparansi anggaran DPR, hingga perlindungan buruh.

Sedangkan 8 poin jangka panjang dengan tenggat 31 Agustus 2026 mencakup reformasi DPR dan partai politik, reformasi perpajakan, penguatan KPK, pengesahan UU perampasan aset koruptor, reformasi kepolisian dan TNI, penguatan Komnas HAM, hingga peninjauan ulang kebijakan ekonomi dan ketenagakerjaan.

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Respons Pemerintah dan DPR RI soal 17+8 Tuntutan Rakyat