Profil Hakim Mahkamah Konstitusi Asrul Sani yang Dilaporkan soal Dugaan Ijazah Doktor Palsu

Asrul memiliki latar belakang pendidikan hukum yang panjang, dimulai dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia pada 1982.

Pada 1986 hingga 1988, ia bekerja sebagai volunteer lawyer di LBH Jakarta.

Ia kemudian melanjutkan pendidikan ke University of Technology Sydney dan bekerja sebagai visiting lawyer pada 1993–1994.

Asrul juga pernah mendapatkan beasiswa AOTS–Japan pada 1997 serta menyelesaikan program di University of Cambridge pada 2006.

Gelar magister diperolehnya dari LSPR Jakarta pada 2007.

Ia juga mengikuti fellowship arbitration courses di Inggris pada 2009 dan pernah menjadi anggota berbagai lembaga arbitrase internasional.

Asrul memulai studi doktoral di Glasgow Caledonian University sebelum melanjutkannya di Collegium Humanum, Polandia.

Karier politiknya dimulai saat ia menjadi anggota DPR RI dari PPP selama dua periode, yaitu 2014–2019 dan 2019–2024.

Ia juga pernah menjabat Wakil Ketua MPR RI.

Selain itu, ia berpengalaman sebagai arbiter dan pernah menjadi bagian dari tim hukum pemerintah dalam sengketa internasional.

Asrul aktif di berbagai organisasi profesi dan pernah menjabat di ICCA, IKADIN, PERADI, serta menerima penghargaan Dharma Pertahanan Utama pada 2023.

Ia juga menulis beberapa buku terkait hukum dan isu kenegaraan.

Ringkasan Berita: 

1. Hakim MK Asrul Sani dilaporkan ke Bareskrim atas dugaan penggunaan ijazah doktor palsu oleh Aliansi Masyarakat Pemerhati Konstitusi.
2. Laporan belum diterima penyidik dan pelapor diminta kembali pada Senin, 17 November 2025.
3. Aliansi juga berencana melaporkan kasus yang sama ke Majelis Kehormatan MK (MKMK).
4. Dugaan bermasalahnya ijazah terkait kampus tempat Asrul menempuh program doktoral yang disebut sedang diselidiki otoritas antikorupsi Polandia.
5. Asrul Sani menyatakan akan memberi tanggapan setelah mendapat izin dari Majelis Kehormatan MK.
6. Asrul lahir di Pekalongan, 8 Januari 1964, dan menjabat Hakim MK sejak 18 Januari 2024 setelah diajukan DPR.
7. Memiliki riwayat pendidikan hukum dan komunikasi, termasuk studi di UI, UTS Sydney, Cambridge, LSPR, serta program doktoral di GCU dan Collegium Humanum.
8. Pernah menjadi anggota DPR dan Wakil Ketua MPR RI pada periode 2019–2024, serta aktif sebagai arbiter dan pengacara.
9. Memegang berbagai jabatan organisasi profesi, seperti ICCA, IKADIN, PERADI, dan LPBH-PBNU.
10. Menerima sejumlah penghargaan dan menulis beberapa buku, termasuk karya berbasis disertasi berjudul “Keamanan Nasional dan Perlindungan HAM”.

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Profil Asrul Sani, Hakim MK yang Dilaporkan Terkait Dugaan Ijazah Doktor Palsu