Besaran Biaya Haji Belum Final, Ditetapkan Paling Lambat 14 Februari 2023

Pemerintah mengajukan skema dengan komposisi 70 persen Bipih dan 30 persen nilai manfaat.

Kemenag mengklaim kenaikan BPIH dilakukan demi pembagian hak yang adil buat jemaah dan keberlanjutan dana manfaat haji.

“Hal ini dimaksudkan untuk menjaga agar nilai manfaat yang menjadi hak seluruh jemaah haji Indonesia, termasuk yang masih mengantre ke- berangkatan, tidak terg- erus habis,” kata dia.

Hilman berkata sejak 2010 proporsi pembagian dana manfaat haji terus naik. Pada 2010, dana manfaat haji hanya menutup 13 persen dari total BPIH.

Akan tetapi angka ini terus naik hingga 2022 proporsinya menjadi 59,46 persen.

Jika hal ini terus dibiarkan, nilai manfaat diprediksi habis di 2027.

Jemaah 2028 pun terpaksa membayar BPIH 100 persen.

“Padahal mereka juga berhak atas nilai manfaat simpanan setoran awalnya yang sudah lebih dari 10 tahun,” imbuhnya.

Jatah Kuota Masih Disusun

Pemerintah pusat saat ini belum mengumumkan jumlah kuota untuk jemaah haji Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Termasuk jumlah kuota untuk kabupat- en/kota.

Hal ini diungkapkan Kasi Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Bangka, Suparhun.

Pihaknya hingga saat ini belum mendapatkan jatah jumlah kuota resmi calon jamaah haji (calhaj) Kabupaten Bangka pada 2023 ini.

“Pemerintah Arab Saudi beberapa waktu lalu sudah menetapkan kuota jumlah jamaah haji untuk Indonesia sebanyak 221.000. Ini merupakan jumlah kuota normal dan tanpa ada batasan umur calon jamaah haji,” kata Kasi Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenag Bangka, Suparhun, Jumat (20/1/2023).

Ia menjelaskan pemerin- tah pusat saat ini sedang menyusun jumlah kuota haji untuk setiap provinsi di Indonesia sesuai dengan Siskohat.

Sebagai estimasi bila kuota haji normal, maka Kabupaten Bangka berjumlah sekitar 270 orang.