Bikin KTP Digital Hanya 3 Menit, 2023, Pemprov Targetkan 25 Persen Warga Babel Punya IKD

Belitung 12 Persen

Sementara Dinas Dukcapil Kabupaten Belitung mencatat ada 3.146 penduduk yang telah mengaktifkan KTP Digital melalui aplikasi IKD sampai, Kamis (16/2/2023).

Kepala Disdukcapil Kabupaten Belitung, Robert Horizon mengatakan pemerintah sudah menargetkan transformasi KTP fisik ke digital tahun 2023 mencapai 25 persen dari jumlah penduduk.

"Untuk Belitung masih terus berproses dan sampai hari ini sudah mencapai sekitar 12 persen. Kami tetap optimistis target itu tercapai," ujar Robert kepada posbelitung.co.

Ia menjelaskan sebagai langkah awal, jajarannya fokus menyasar kalangan ASN di lingkup Pemkab Belitung. Tahapan selanjutnya menyasar ASN di lingkup instansi vertikal.

Tetapi, Disdukcapil juga tidak menutup ruang bagi masyarakat umum yang berkenan mengaktifkan KTP Digital.

"Terutama bagi usia wajib KTP. Mereka nanti selain diberikan fisiknya juga diaktifkan KTP digital atau double track service," katanya.

Kelebihan dari KTP digital sendiri, lanjut Robert, tidak hanya mempermudah masyarakat saja.
Tapi dalam IKD juga termuat dokumen non kependudukan seperti BPJS, NPWP, kartu pencari kerja dan lainnya.

Oleh sebab itu, proses aktifasinya harus diarahkan oleh petugas atau datang langsung ke Kantor Disdukcapil untuk pengambil ID dan lainnya.

"Harus ke kantor, jadi setelah download IKD nanti diarahkan petugas untuk aktifasinya," imbuh Robert.

Di sisi lain, bagi masyarakat kalangan lansia atau tidak paham dengan digitalisasi tetap akan diberikan KTP blanko. Sebab, pemerintah memang tidak serta merta menutup layanan pencetakan blanko tapi secara bertahap.

Program KTP digital pada dasarnya mengutamakan kalangan milenial yang terbiasa dengan kecanggihan teknologi.

"Jadi IKD ini bukan langsung meniadakan blanko KTP. Tetap kami berikan juga fisiknya makanya disebutkan double track service tadi," katanya.

Keamanan Terjaga

Terpisah Kepala Dinas Dukcapil Belitung Timur, Yuspian menyampaikan progres aktivasi IKD sudah mencapai 3.686 penduduk atau 15,77 persen dari target sebesar 23.367 penduduk atau 25 persen dari jumlah penduduk wajib KTP.

IKD ini merupakan program kependudukan yang mencakup beberapa data penting masyarakat seperti NIK, KK, biodata, sertifikat vaksin, BPJS dan bahkan lokasi TPS yang terintegrasi menjadi satu aplikasi berbasis digital dan internet.

"Esensi IKD atau lebih banyak dikenal KTP digital itu memuat seluruh dokumen kependudukan menjadi satu kesatuan, jadi bukan hanya KTP ada dalam IKD, tapi juga KK, biodata, termasuk data lain yang terafiliasi seperti terkait kepemiluan," kata Yuspian, Selasa (14/2/2023).

IDK tidak berbentuk fisik seperti KTP elektronik, melainkan software atau aplikasi yang harus didownload terlebih dahulu di play store sebelum diaktivasi secara langsung dengan dibantu fasilitas oleh Disdukcapil Beltim.

Masyarakat tidak dapat registrasi dan memproses aktivasi IKD secara mandiri tanpa difasilitasi oleh Disdukcapil setempat sebab ada password dan ID yang harus didapatkan terlebih dahulu.

"Prosesnya, mengisi data, data divalidasi, baru jadi IKDnya, dan prosesor registrasinya tidak dapat diwakilkan orang lain karena ada verifikasi autentikasi wajah," jelasnya.

Semua tahapan tersebut bertujuan agar IKD setiap penduduk bisa terjaga dan tidak bisa digunakan oleh orang lain karena ada password, ID dah terhubung dengan IMEI gadget masing-masing secara pribadi.

Kendala dari program IKD menurut Disdukcapil di antaranya jaringan internet yang harus tersedia berikut dengan smartphone dan kuotanya.

"Sejauh ini kita fasilitaskan, masyarakat kita kumpulkan, kita sediakan WIFI, agar masyarakat tidak ada kendala kuota dan jaringan," ungkapnya.

Kendala lain yakni pengetahuan masyarakat yang berkemungkinan belum terbiasa dengan sistem digital sebab konfirmasi registrasi nanti akan terkait dengan penggunaan email penduduk.

"Bersangkutan kadang lupa password email sendiri, sehingga kode verifikasi yang dikirim tidak dapat dibuka," ucapnya.

Kemudian, Yuspian juga menegaskan pemerintah menjamin keamanan dan privasi penduduk yang menggunakan IKD tetap terjaga.

"Dijamin lah sekuritasnya, kecuali yang bersangkutan sendiri yang membocorkan, itu bukan tanggungjawab kita," kata Yuspian.

(s2/u1/ynr/u2/dol/w6)