DPRD Apresiasi Polda Babel Tangani Tambang Ilegal, Pantau Proses Hukum Kasus 15 Ton Timah Kebintik

Sementara itu, kinerja Penjabat (Pj) Gubernur Bangka Belitung, Ridwan Djamaluddin kembali disoroti.

Dirjen Mineral dan Batubara ini disebut-sebut terlalu fokus dalam menata kelola tambang timah di Bangka Belitung agar sesuai aturan.

Ombudsman Bangka Belitung menyinggung agar Ridwan juga fokus dalam peningkatan pelayanan masyarakat.

Saran untuk Pj Gubernur juga disampaikan oleh anggota Komisi VII DPR RI Bambang Patijaya.

Ia menyarankan agar pemprov dan jajarannya untuk fokus dalam pembangunan ekonomi daerah.

Menanggapi hal ini, Ridwan Djamaluddin membantah jika hanya fokus pada pertambangan.

Menurutnya, permasalah lain seperti upaya pengendalian inflasi dan upaya peningkatan angka partisipasi kasar (APK) perguruan tinggi di Bangka Belitung juga menjadi perhatiannya.

"Semua kita lakukan secara proporsional, sesuai urgensi juga," ujar Ridwan saat dihubungi bangkapos.com via telepon seluler, Selasa (7/3/2023).

Dia menekankan penanganan permasalahan timah juga merupakan upaya pembangunan ekonomi daerah.

"Kalau tambang kita tangani dengan baik, itu pergerak ekonomi Bangka Belitung, itu secara regulasi banyak yang belum sesuai, kita tangani lah," katanya.

Baca juga: Benarkah Mafia Besar Timah di Bangka Belitung Sedang Terganggu dengan Sikap Pj Gubernur ?

Ridwan membeberkan bahwa perhatian atas masalah pengendalian inflasi terlihat dari mulai menurunnya angka inflasi serta Babel juga mendapat pujian dari Kemendagri dalam hal penanganan inflasi.

"Buktinya penanganan inflasi kita tangani juga dengan baik, masalah pendidikan dan anak-anak muda kita tangani dengan baik. Semua kita perhatikan, salah satunya penanganan inflasi, kita lakukan secara kolektif oleh teman-teman," katanya.

Bahkan untuk pengendalian inflasi di Babel, Pemprov Bangka Belitung (Babel) berencana membangun pusat distribusi barang atau pasar induk.

"Kita merencanakan pasar induk sebetulnya, secara konsep sudah diskusi beberapa kali tapi eksekusinya harus direncanakan baik-baik," katanya.

Selain untuk pengendalian inflasi, pusat distribusi barang ini juga untuk memudahkan distribusi dalam pengembangan produk usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).

"Kedua logistik, untuk menggerakan UMKM sebenarnya direncanakan, walau tidak berkaitan langsung dengan inflasi sembako itu, tapi tujuannya untuk penyaluran produk UMKM dan kuliner di Babel supaya lebih cepat," katanya. (Bangkapos.com/Riki Pratama/Cici Nasya Nita)