Aksi Damai Tolak RUU Kesehatan, Nakes Bentang Spanduk di Fasilitas Layanan Kesehatan

Kementerian Kesehatan meminta agar aksi damai terkait penolakan pembahasan RUU Kesehatan dari lima organisasi profesi tidak meninggalkan pelayanan kedokteran kepada publik.

Juru Bicara Kementerian Kesehatan, Mohammad Syahril mengatakan penyampaian pendapat merupakan hal yang biasa.

Namun jangan sampai partisipasi mereka dalam aksi besok disertai rencana mogok massal beberapa hari ke depan mengorbankan kepentingan masyarakat lebih luas.

"Layanan pasien harus diprioritaskan. Marilah teman sejawat mengingat sumpah kita: saya akan membaktikan hidup saya guna kepentingan peri kemanusiaan, dan saya akan senantiasa mengutamakan kesehatan pasien," kata Syahril dalam keterangannya, Minggu (7/5/2023).

Baca juga: Hanya 6 Orang Lulus PPPK Pemprov Babel, Peserta Ngeluh Soal Sulit dan Passing Grade Terlalu Tinggi

Ia menyinggung Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil serta ketentuan lain yang berlaku pada masing-masing fasilitas pelayanan kesehatan.

Kemenkes meminta agar para dokter dan tenaga kesehatan yang bertugas di rumah sakit dan unit layanan Kemenkes untuk tidak meninggalkan tugas memberikan pelayanan pada jam kerja tanpa adanya alasan yang sah dan izin dari pimpinan satuan kerja.

Sebelumnya diberitakan, sejumlah organisasi profesi kesehatan tetap meminta pemerintah menghentikan pembahasan RUU Kesehatan.

Proses pembahasan yang berlangsung saat ini dinilai terlalu terburu-buru serta belum mampu mengakomodasi masukan dari organisasi profesi.

Ketua Umum PB IDI Moh Adib Khumaidi menyampaikan, aksi damai yang akan dilakukan sejumlah anggota organisasi profesi kesehatan merupakan bentuk keprihatinan atas proses pembahasan regulasi yang terburu-buru dan tidak memperhatikan masukan dari organisasi profesi.

Namun, ia memastikan, aksi damai yang akan dijalankan tersebut tidak akan mengganggu pelayanan kesehatan bagi masyarakat sehingga pelayanan tetap bisa berjalan dengan baik. (Posbelitung.co/u2/kps)