Satu Jam Audiensi dengan Bupati Belitung, Perwakilan Warga Aksi Damai Konflik PT Foresta Tak Puas

POSBELITUNG.CO, BELITUNG - Setelah aksi teatrikal pada aksi damai lanjutan buntut polemik warga dan perusahaan perkebunan sawit PT Foresta Lestari Dwikarya, Rabu (27/12/2023), perwakilan warga lalu diminta hadir mengikuti audiensi bersama Bupati Belitung Sahani Saleh dan Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, Destika Efenly.

Usai audiensi yang berlangsung sekitar satu jam ini, koordinator aksi yang merupakan Ketua Forum Perjuangan Masyarakat Belantu (FPMB), Minggu, mengaku tak puas.

Lantaran dalam audiensi tak membahas keseluruhan tuntutan yang disampaikan masyarakat.

"Sebetulnya kami belum puas karena kami diajak seolah ngobrol di warung kopi, membahas permasalahan pejuang kami yang 11 orang. Soal tuntutan masyarakat tidak dibahas apa yang dilakukan BPN, dinas perkebunan," jelasnya usai audiensi.

Baca juga: Tim Penyelesaian Konflik PT Foresta Bentukan Pj Gubernur Sebelumnya Telah Surati Kementerian ATR/BPN

Makanya, bahkan setelah audiensi berlangsung, warga tetap bertahan di halaman Kantor Bupati Belitung.

Namun setelah menunggu sekitar tiga jam hingga pukul 16.00 WIB, massa pun akhirnya bubar.

Dia mengatakan, aksi ini masih menuntut tanggung jawab bupati atas konflik dan permasalahan yang sudah terjadi bertahun-tahun tersebut.

Namun dalam permasalahan ini, lanjutnya, warga merasa kehilangan sosok pemimpin.

"Bupati dan DPRD seolah-olah dalam hal ini hilang, sehingga kami menuntut sosok pemimpin untuk mendukung yang menjadi poin tuntutan kami," sebutnya

Setidaknya ada lima poin tuntutan Forum Perjuangan Masyarakat Belantu. Berikut lima poin tersebut:

1. Mendesak pemerintah daerah untuk menghentikan aktivitas produksi PT Foresta Lestari Dwikarya hingga konflik dengan masyarakat selesai.

2. Mendesak pemerintah daerah untuk segera membuka sertifikat HGU PT Foresta Lestari Dwikarya.

3. Mendesak pemerintah daerah untuk menindaklanjuti aktivitas PT Foresta Lestari Dwikarya yang menyerobot tanah masyarakat yang berada di luar HGU dan memaksa perusahaan untuk mengembalikan dan memulihkan tanah di luar haknya tersebut.

4. Mendesak pemerintah daerah untuk memaksa PT Foresta Lestari Dwikarya memberikan plasma sekurang-kurangnya 20 persen di dalam HGU.

5. Mendesak pemerintah daerah untuk memaksa PT Foresta Lestari Dwikarya melakukan pemulihan terhadap kerusakan lingkungan akibat ulah perusahaan tersebut.

Minggu menambahkan, berkaitan dengan permasalahan limbah hingga saat ini tidak ada kejelasan.

Padahal limbah perusahaan sampai masuk di sungai Kembiri hingga lautan Teluk Balok.

"Sebetulnya buat apa masyarakat capek, blokade, demo, menguras waktu energi dan biaya, kami pengennya justru audiensi duduk satu meja. Sehingga harapan kami difasilitasi terus pertemuannya sampai menemui titik terang," tegasnya.

Baca juga: Aksi Teatrikal Potong Pohon Sawit Warnai Aksi Damai Buntut Konflik Warga Membalong dan PT Foresta

Diberitakan sebelumnya, warga tujuh desa yang terdampak perusahaan perkebunan sawit PT Foresta Lestari Dwikarya, terutama dari Kecamatan Membalong kembali melakukan aksi damai di halaman Kantor Bupati Belitung, Rabu (27/12/2023).

Aksi yang diikuti oleh ratusan orang ini merupakan buntut karena tak ada titik terang atas tuntutan-tuntutan masyarakat atas perusahaan sawit tersebut.

Konflik antara masyarakat dan PT Foresta mencuat karena dipicu berbagai persoalan di antaranya seperti dugaan perampasan lahan, tidak terealisasinya pemberian plasma 20 persen bagi masyarakat, hingga perusahaan yang diduga beroperasi di luar hak guna usaha (HGU).

Aksi yang digelar oleh warga yang mengatasnamakan Forum Perjuangan Masyarakat Belantu (FPMB) ini pun menamakan aksi dengan kalimat sindiran yakni 'ucapan terima kasih untuk negara'.

Dalam aksi ini, massa terlihat kompak mengenakan baju hitam dan pita kuning. Aksi ini dilakukan sekira pukul 10.00 WIB.

(Posbelitung.co/Adelina Nurmalitasari)