Pj Wali Kota Pangkalpinang Sampaikan 9 Usulan Raperda untuk Masuk ke Propemperda 2026

Pj Wali Kota menegaskan, setiap raperda yang diajukan harus berlandaskan nilai filosofis, yuridis, dan sosiologis. 

"Landasan ini penting agar produk hukum daerah tidak hanya sah secara formal, tetapi juga diterima masyarakat serta relevan dengan kebutuhan lokal," tegasnya.

Ia juga mengingatkan pentingnya menjaga keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan dalam perumusan perda. 

"Kesalahan dalam memahami materi muatan bisa menyebabkan tumpang tindih dengan aturan lain. Karena itu, setiap peraturan daerah harus implementatif dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat," kata Unu.

Menurutnya, otonomi daerah memberikan peluang bagi Pangkalpinang untuk mengelola potensi lokal sekaligus menciptakan regulasi yang sesuai dengan karakteristik daerah. 

Namun, ia menegaskan, kewenangan itu tetap berada dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Rapat paripurna DPRD Kota Pangkalpinang ini menjadi momentum awal pembahasan program legislasi daerah tahun depan.

Melalui forum tersebut, eksekutif dan legislatif diharapkan mampu menyepakati prioritas regulasi yang akan menjadi pijakan pembangunan kota.

(Bangkapos.com/Andini Dwi Hasanah)