Menkeu Purbaya Disebut Berani, Kini Ditantang Tagih Pajak Rp4,4 Triliun dari Keluarga Soeharto

Ia mencontohkan selisih data ekspor wood pellet ke Jepang yang ditemukan lembaganya.

Menurut Bhima, bila kebocoran dapat ditutup dan penagihan dilakukan optimal, rasio pajak Indonesia bisa naik tanpa menambah beban pada masyarakat.

Ia menilai rasio pajak Indonesia berpotensi naik di atas 12 persen tanpa menciptakan pajak baru untuk kelas menengah.

Ringkasan Berita: 

1. Gebrakan Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa dalam mengejar para pengemplang pajak menuai sorotan dan dukungan publik.
2. Gun Romli menantang pemerintah untuk menagih dana Rp4,4 triliun dari Keluarga Soeharto berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor 140 PK/PDT/2015.
3. Purbaya menargetkan penagihan kepada 200 penunggak pajak besar yang sudah berstatus inkrah.
4. Potensi penerimaan dari penagihan pengemplang pajak diperkirakan mencapai Rp20 triliun dalam waktu dekat.
5. Gun Romli memuji langkah berani Purbaya sekaligus meminta pemerintah konsisten menagih seluruh kewajiban pajak, termasuk yang terkait keluarga Soeharto.
6. Purbaya menyampaikan bahwa penagihan pajak adalah bagian dari quick win Kemenkeu tanpa menaikkan tarif pajak.
7. Hingga 15 Oktober 2025, sebanyak Rp7,21 triliun dari total Rp60 triliun tunggakan telah berhasil ditagih dari 91 wajib pajak.
8. DJP menargetkan Rp20 triliun dapat ditagih pada akhir 2025, dan sisanya Rp40 triliun dikejar pada 2026.
9. Ekonom menilai upaya penagihan pengemplang pajak lebih efektif dibanding membuka tax amnesty baru.
10. Penelusuran selisih data ekspor-impor dianggap penting untuk menutup kebocoran penerimaan dan meningkatkan rasio pajak tanpa menambah beban masyarakat.

Artikel ini telah tayang di Tribun-Medan.com dengan judul Beraninya Purbaya Kejar Penunggak Pajak, Kini Ditantang Tagih 4,4 Triliun dari Keluarga Soeharto