Hanya 6 Orang Lulus PPPK Pemprov Babel, Peserta Ngeluh Soal Sulit dan Passing Grade Terlalu Tinggi

Ia juga mengingatkan para pelamar agar terus memantau informasi seputar pengadaan PPPK tenaga teknis pada laman resmi bkpsdmd.babelprov.go.id.

Soal Sulit

Sulitnya soal yang diberikan untuk dijawab dan tinggi passsing grade menjadi penyebab banyaknya peserta seleksi PPPK yang berguguran.

Seperti dikatakan, seorang peserta yang tidak bersedia disebutkan namanya. Ia mengaku soal teknis membuat dirinya dan peserta lainya gugur, karena terlalu sulit dan susah dipahami.

"Kami kesulitan dengan soal teknis, juga soal yang diberikan terlalu panjang dan susah menjawabnya. Ini di luar dugaan, jadi bukan saya saja yang mengeluh melainkan mayoritas
peserta yang lain juga mengaku kesulitan di soal teknis," ungkapnya, Jumat (5/5/2023).

Selain itu, katanya banyak para peserta yang mengeluh lantaran nilai ambang batas yang ditetapkan instansi terlalu tinggi.

Merespons adanya keluhan tentang pasing grade dan sulitnya soal-soal saat tes PPPK 2022.
Menpan RB menyebut pihaknya (Kemenpan RB) bersama BKN sedang melakukan pembahasan
lebih lanjut menyoal hal tersebut.

"Saya sudah bahas soal passing grade dengan BKN," kata Azwar dikutip dari menpan.go.id, Kamis (4/5/2023).

Lebih lanjut, dia meminta kepada Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan instansi terkait supaya
mengkaji ulang tentang passing grade dan soal di seleksi PPPK.

"Oleh karena itu saya minta dilakukan reformulasi baik terkait passing grade, maupun terhadap instansiinstansi pembina yang merumuskan soal-soal bagi ujian teman-teman PPPK,"
pungkasnya.

Perlu Dievaluasi

Kepala Perwakilan Ombudsman Bangka Belitung, Shulby Yozar Ariadhy menyoroti sedikitnya
honorer yang lulus pada seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di
lingkungan Pemerintah Provinsi Bangka Belitung.

Diketahui, dari 88 orang honorer orang mengikuti seleksi PPPK tahun 2022, hanya 6 orang yang lulus batas nilai minimal atau passing grade.

Padahal dalam pengadaan PPPK 2022 ini, Pemprov menyiapkan sebanyak 33 formasi berdasarkan kebutuhan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

"Ombudsman melihat formasi PPPK lulus sangat sedikit, artinya ada hal yang perlu dievaluasi.
Walaupun ini ranahnya adalah kebijakan pemerintah pusat bukan daerah, tapi juga tidak menutup
kemungkinan pemangku kepentingan terkait untuk memberikan masukan terhadap kondisi ini
solusinya seperti apa," ujar Yozar, Jumat (5/5/2023).