Bupati Belitung Minta Uji Petik Libatkan KLHK Babel

POSBELITUNG.CO, BELITUNG - Buntut polemik masyarakat tujuh desa dengan perusahaan sawit PT Foresta Lestari Dwikarya terus bergulir.

Selain persoalan tuntutan masyarakat atas lahan 20 persen dari hak guna usaha (HGU), polemik yang berlarut-larut ini mencuatkan sejumlah fakta baru. 

Baca juga: BPN Belitung Temukan Lokasi Kebun Sawit Perusahaan di Luar HGU

Di antaranya soal kebun sawit foresta yang berada di luar HGU, HGU yang berada di atas tanah sertifikat milik masyarakat, hingga kebun sawit PT Foresta yang masuk dalam kawasan hutan. 

Makanya, masyarakat menuntut dilakukan uji petik menyikapi persoalan ini. 

Bupati Belitung Sahani Saleh, dalam audiensi bersama perwakilan masyarakat, BPN Belitung dan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Belitung mengarahkan agar uji petik BPN dengan masyarakat juga melibatkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Bangka Belitung. 

"Ajak KLHK Babel terkait peta kehutanan di tempat terindikasi, agar bisa nanti riil di lapangan. kalau terbukti ternyata dari KLHK masuk kawasan hutan, kemudian dari BPN ternyata di luar HGU, itu jadi bahan kita terhadap perusahaan," ucap pria yang akrab disapa Sanem ini. 

Terhadap sejumlah indikasi pelanggaran tersebut pun nanti dapat diuraikan untuk menjadi bahan terhadap pihak perusahaan. 

Ia juga meminta perwakilan masyarakat tidak tergesa-gesa menyikapi persoalan ini. Sanem pun memastikan bahwa tuntutan masyarakat akan terus diperjuangkan dan tidak akan dilepaskan begitu saja oleh pemerintah daerah. 

Menurutnya, pihak eksekutif dan yudikatif tetap proaktif mendukung masyarakat memperjuangkan tuntutannya. Meski begitu tetap diperlukan dukungan legislatif secara kelembagaan. 

"Harus di dukung legislatif, katanya suara mereka suara rakyat. Kita minta secara kelembagaan, bukan secara individu," tuturnya.

(Posbelitung.co/Adelina Nurmalitasari)