KPHL Belantu Ungkap Upaya Pelepasan Status Kawasan Hutan Lindung Desa Juru Seberang Belitung

Selain itu, ada program Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) yang mengakomodir lahan yang secara existing sudah digunakan sebagai fasilitas umum dan pemukiman yang harus dilengkapi bukti yang memadai.

Ia menambahkan, bahwa pelepasan kawasan hutan tidak bisa dilakukan secara parsial per desa atau kabupaten, melainkan harus sekaligus dalam satu provinsi.

“Selama masih ada kabupaten di Bangka Belitung yang belum clear, maka status kawasan hutan di seluruh provinsi tetap seperti ini. Secara persyaratan, waktu itu sudah diusulkan karena ada pemukiman dan fasilitas umum, namun harus ada kawasan pengganti agar proporsi 30 persen tetap terpenuhi,” jelasnya. 

(Posbelitung.co/Adelina Nurmalitasari)